Jokowi Sebut Ada Perdana Menteri yang Menghubunginya, Minta Dikirimi Minyak Goreng karena Stok Habis

Perdana menteri tersebut mengungkapkan kepada Jokowi, bila tidak dikirim maka dikhawatirkan akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik di negara tersebut.

SERAMBINEWS.COM - Ada perdana menteri (PM) yang mohon-mohon saat telpon Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar dikirimi minyak goreng ke negaranya.

Perdana menteri tersebut mengungkapkan kepada Jokowi, bila tidak dikirim maka dikhawatirkan akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik di negara tersebut.

Sebab stok minyak goreng di negara tersebut habis total.

Dikutip dari Kompas.com, permintaan bantuan minyak goreng tersebut kepada Jokowi disampaikan lewat sambungan telepon dua hari lalu.

"Dua hari yang lalu, malam, saya mendapat telepon dari seorang perdana menteri, enggak usah saya sebutkan (namanya)," ujar Jokowi menirukan permintaan PM tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).

"Beliau meminta-minta betul, 'Presiden Jokowi, tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng," tambahnya.

"Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik'," lanjutnya, masih menirukan permintaan PM itu.

Jokowi melanjutkan, kondisi krisis sosial, ekonomi, dan berujung pada krisis politik saat ini sudah terjadi di Sri Lanka.

Baca juga: Jokowi saat Ditanya Kemungkinan Beda Pilihan Politik di Depan Megawati: Ini Tanyanya Aneh-aneh Saja

Selain itu, Bank Dunia dan IMF telah menyampaikan bahwa akan ada lebih kurang 60 negara yang ambruk ekonominya.

Jokowi menyebutkan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global.

Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi dialami semua negara.

"Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini," ungkapnya.

"Pangan, harus betul-betul disiapkan betul. Energi, betul-betul harus dikalkulasi betul, karena paruh dari energi kita itu impor," tambahnya.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Kini Lebih Tinggi Dibanding Jokowi Jelang Pilpres 2014, Ini Hasil Survei SMRC

Presiden Jokowi menyebutkan, sebagai negara besar, Indonesia butuh pangan dan energi yang besar pula

"Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar, energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, rumah tangga, dan lain-
lainnya," lanjut Jokowi.

Akan tetapi, dia pun mengungkapkan, ancaman krisis pangan ini juga bisa dijadikan peluang karena lahan kita yang besar.

Sebab, banyak bidang yang belum dimanfaatkan dan banyak yang belum produktif.

Baca juga: Distribusi Minyak Goreng Bakal Pakai Aplikasi

Jokowi Minta Kawal Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

“Ini yang harus dikawal, ini yang harus diawasi dan saya minta ini betul-betul berhasil," ujar Presiden sebagaimana dikutip dari laman resmi Presiden RI, Selasa (14/6/2022).

"Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah, lapangan kerja menjadi makin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri,” tambahnya.

Baca juga: Kemendagri Tiap Pekan Monitor Realisasi APBD di Daerah

Kepala Negara menjelaskan, belanja pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki tiga hal penting, yaitu menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien.

Presiden pun menyayangkan apabila APBN dan APBD digunakan untuk membeli produk impor.

“Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPn, PPh, PPh badan, PPh perorangan, PPh karyawan, dari bea ekspor, dari PNPB," ucap Kepala Negara.

"Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor,” tegas Jokowi.

Baca juga: Rp 154 Miliar APBA Ludes Untuk KIA Ladong, Pansus LKPJ: Hanya Ada Air Tebu dan Air Kelapa

Presiden menyebut bahwa masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri.

Presiden pun meminta APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut.

“Saya minta APIP, BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil," ucap Jokowi.

"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya enggak baik lah, alasan banyak sekali. Itu yang Bapak, Ibu kawal,” tegasnya.

Baca juga: Gubernur Sampaikan Penjelasan Pelaksanaan APBA 2021 kepada DPRA, Ini Isinya

Selanjutnya, Presiden mengatakan bahwa tercapainya target realisasi dari komitmen belanja produk dalam negeri dapat berpengaruh dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Kalau ada pabrik kecil yang biasanya yang melayani kapasitas 1.000 karena ada pesanan dari pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000 ya mau enggak mau mereka akan ekspansi, memperluas pabriknya, memperluas industrinya," tutur Kepala Negara.

"Artinya pasti juga tambah tenaga kerja, pasti dia akan investasi, enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang,” tambahnya.

Presiden juga mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

Presiden pun menginstruksikan BPKP agar terus mengawal secara konsisten kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.

“Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini," tandas Presiden.

"Kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri,” pungkasnya. (Serambinews.com/Sara Masroni)