Jembatan Jumphoih Adan belum Ditender, Dana Dialokasikan Rp 7,5 Miliar

"Tahun 2022, kita perjuangkan lagi melalui Dinas PUPR Pidie.

Tapi, faktor inflasi harga sehingga ditetapkan pagu Rp 7, 5 miliar," sebutnya.

Menurutnya, pembangunan jembatan itu salah satu program strategis Pemkab tahun 2022, tapi faktanya sampai saat ini belum kunjung ditender.

Mahfud menilai kalau Dinas PUPR Pidie sangat lemah dalam mengeksekusi anggaran.

"Entah apa kerja Kadis PUPR Pidie sekarang? Kalau tidak mampu bekerja silahkan mundur saja kadisnya, kasih kesempatan kepada orang lain,” ungkapnya.

“Saya sempat menelepon Kadis PUPR Pidie, Buchari, tapi ponselnya tidak pernah aktif.

Akhirnya saya telpon sekretaris dinas meminta kejelasan kapan ditender jembatan ini.

Akhirnya dijawab dalam waktu segera pak.

Kami mendesak bupati di akhir jabatannya, agar mengevaluasi kadis yang bandel yang tidak bisa bekerja untuk rakyat Pidie," tambahnya.

Dikatakannya, pembangunan jalan menuju jembatan Pasie Jeumerang Pusong, Kecamatan Kembang Tanjong juga belum ditender.

Menurutnya, ada keanehan di akhir jabatan bupati tata kelola bukannya semakin baik, tapi kian hancur lebur.

Seharusnya setiap tahun semakin baik realisasi anggaran.

" DPRK selalu mendorong Pemkab, di setiap sidang maupun rapat supaya tepat waktu dalam menyampaikan dokumen pembahasan anggaran, agar realisasi program berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.

HP Tak Aktif

Sekda Pidie, H Idhami SSos MSi yang dihubungi Serambi, Rabu (15/6/2022) mengungkapkan, terkait konfirmasi proyek jembatan Jumphoih Adan yang belum ditender, agar menghubungi Kepala Dinas PUPR.

" Maaf, saya lagi rapat, tolong konfirmasi dengan Dinas PUPR Pidie," ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Pidie, Buchari AP MSi yang dihubungi, Serambi, Rabu (15/6/2022), gagal dikonfirmasikan karena ponselnya tidak aktif. (naz)

Baca juga: Inspektorat Pidie Audit APBG Jumphoih Adan

Baca juga: Ketua DPRK Pidie Tinjau Jembatan Jumphoih Adan yang Mangkrak