Ternak Terjangkit PMK Diobati Secara Swadaya

KUALASIMPANG - Sebanyak 1.819 ekor sapi di Aceh Tamiang dinyatakan masih sakit akibat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Nihilnya bantuan obat dari Kementerian Pertanian memaksa peternak melakukan pengobatan secara swadaya.

Kondisi ini disampaikan Kepala Mukim Simpang Empat, Aceh Tamiang Muhammad Ridwan yang memastikan warganya harus berjuang sendiri untuk melindungi ternaknya dari ancaman wabah ini.

Menurutnya, warga harus menelepon sendiri mantri hewan dan menggunakan uang pribadi untuk biaya suntik.

“Semuanya dilakukan sendiri, yang membuat sedih, mantri hewan juga terkesan tidak langsung bersedia dipanggil oleh masyarakat,” lapor Ridwan, kepada Serambi, Rabu (15/6/2022).

Pria yang akrab disapa Wan Paya Awe ini juga menyoroti biaya penyuntikan yang bervariasi mulai dari Rp 30 ribu, Rp 50 ribu dan Rp 70 ribu.

Seharusnya, kata dia, biaya penyuntikan ini tidak dibebankan kepada masyarakat.

“Ini kan sudah wabah, seharusnya ada perhatian pemerintah,” sambungnya.

Wan Paya Awe juga menyinggung kunjugan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo ke Aceh Tamiang, beberapa waktu lalu tidak memberikan dampak apapun.

Baca juga: Tekan Penularan Virus PMK di Aceh Timur, Polda Aceh Bantu Eco Enzime dan Alat Semprot

Baca juga: Cegah Penyebaran PMK, Polres Aceh Barat Semprot Disinfektan ke Kandang Ternak

Bahkan, dia menyesalkan sikap sang menteri yang sama sekali tidak membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang sudah lama menunggu.

“Masyarakat sudah lama menunggu dengan harapan berkomunikasi, sayangnya kesempatan ini tidak disediakan, dia datang cuma foto-foto,” ujarnya berapi-api.

Terpisah, Kadis Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) Aceh Tamiang, Safuan mengakui kalau hingga kini belum ada bantuan obat dari pemerintah pusat.

Safuan mengaku dirinya rutin menelepon orang kementerian menagih bantuan obat.

“Sudah capek kita menelepon pusat, tapi tetap tidak ada yang dikirim,” kata Safuan.

Terkait biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk penyuntikan ternak, Safuan mengakui kalau penanganan PMK masih dilakukan secara swadaya.