Breaking News

Berita Politik

KIP Aceh Belum Ada Dana untuk Verifikasi Parlok, MTA: Kita Tunggu Penjelasan KPU

Tahapan Pemilu 2022 sudah ditetapkan dan akan dimulai dengan masa pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri 

BANDA ACEH - Tahapan Pemilu 2022 sudah ditetapkan dan akan dimulai dengan masa pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022.

Sedangkan pemungutan suara diselenggarakan pada 14 Februari 2024.

Untuk verifikasi partai politik nasional (parnas), dananya bersumber dari APBN.

Sedangkan untuk verifikasi partai politik lokal (parlok), Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh hingga kini belum memiliki anggaran.

Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang, termasuk persiapan anggaran.

Untuk verifikasi parnas, menurut Syamsul, anggarannya bersumber dari APBN.

Sedangkan anggaran untuk verifikasi parlok, lanjutnya, hingga kini belum ada kejelasan.

"Kami sudah mengusulkan anggaran verifikasi ke Pemerintah Aceh sesuai perintah UUPA, namun hingga saat ini belum ada jawaban (dari Pemerintah Aceh)," ujar Syamsul Bahri saat dihubungi Serambi, Senin (20/6/222).

"Dan, dalam dua kali rapat pimpinan nasional (rapimnas), baik di Bandung maupun di Surabaya, saya juga minta ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, agar anggaran verifikasi parlok dapat ditampung dalam APBN," tambahnya.

Kendati belum ada keputusan siapa yang akan menanggung anggaran verifikasi parlok, kata Syamsul, pihaknya tetap optimis bahwa nanti anggaran tersebut akan tetap ada.

"Sepertinya ada harapan, kita tunggu kejelasan.

Baca juga: Verifikasi Calon Peserta Pemilu Dimulai 29 Juli, KIP Aceh belum Kantongi Dana Verifikasi Parlok

Baca juga: KIP Aceh Selatan Gelar Nonton Bareng Tahapan Pemilu 2024

Namun, perlu dipahami bahwa ada tidaknya dana tersebut, kami tetap melaksanakan tugas verifikasi ini karena hal itu perintah undang-undang dan kami harus siap," pungkas Syamsul Bahri.

Komisioner KIP Aceh, Ranisah, mengatakan, untuk anggaran Pilkada, pihaknya sudah mengusulkan ke Pemerintah Aceh sebesar Rp 139 miliar.

Sama seperti anggaran verifikasi parlok, anggaran Pilkada Aceh juga belum ada kepastian hingga saat ini.

Bahkan, ia tidak mengetahui usulan ini akan dibahas di perubahan APBA 2022 atau tidak.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved