Breaking News:

Salam

Menunggu Pj Yang Sesuai Kebutuhan

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah menyerahkan kepada Mendagri tiga nama calon penjabat (Pj) Gubernur Aceh

Editor: bakri
Menunggu Pj Yang Sesuai Kebutuhan - SAFRIZAL-ZA-Dirjen-Bina-Adwil-Kemendagri.jpg
FOR SERAMBINEWS.COM
SAFRIZAL ZA
Menunggu Pj Yang Sesuai Kebutuhan - INDRA-ISKANDAR-Sekjen-DPR-RI.jpg
TRIBUNNEWS.COM
INDRA ISKANDAR
Menunggu Pj Yang Sesuai Kebutuhan - f0930pangdam.jpg
Dok Pendim 0102/Pidie
Achmad Marzuki (kanan)

Sebab, pengusulan ketiga nama itu bukan inisiatif DPRA, melainkan atas permintaan Mendagri melalui surat tertanggal 14 Juni yang dikirim ke DPRA.

Jika yang terpilih sebagai pj bukan salah satu dari tiga nama itu, bisa jadi juga Pusat dianggap mengirim “penyakit” ke Aceh.

Yang paling penting juga, seperti diingatkan Mendagri Tito Karnavian, bahwa semestinya para penjabat wali kota, bupati, dan gubernur nantinya tidak terseret korupsi.

Tito mengatakan, para penjabat kepala daerah semestinya tidak korupsi karena mereka menjabat tanpa biaya politik, tidak seperti pencalonan kepala daerah dari partai politik dalam proses pemilihan langsung oleh rakyat.

"Salah satu dampak negatif dari pilkada langsung itu membutuhkan biaya tinggi untuk tim sukses, untuk kampanye macam-macam, mahar mungkin, banyak sekali," kata Tito.

Mendagri juga mengatakan, "Ini pun menjadi pertarungan dan menjadi tes tentang sistem demokrasi kita, terutama di daerah.

Mekanisme pemilihan kepala daerah yang mana yang baik, yang langsung ataukah dipilih DPRD, ataukah mekanisme ditunjuk ini.

” Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri juga mengingatkan bahwa kepala daerah merupakan jabatan yang paling dekat dengan perilaku tindak pidana korupsi.

“Untuk itu para Pj kepala daerah harus menghindari terjadinya fraud saat bertugas.

Pj kepala daerah juga harus memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan dan hukum negara,” tegas Firli.

Peran penting Pj kepala daerah yang dimaksud Firli di antaranya mewujudkan kepentingan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, melaksanakan dan menjamin kelangsungan program pembangunan nasional, serta mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.

Nah?!

Baca juga: Terkait Masa Jabatan dan PJ Gubernur Aceh, Ini Harapan Himpunan Pengusaha Santri Indonesia

Baca juga: Rekomendasi Raker DPP ISAD Aceh: Pj Gubernur Aceh Harus Pro Syariat Islam

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved