Badan Anggaran DPRA Singgung Kemiskinan, Gubernur Sebut Sudah Menurun

Selain angka kemiskinan, Banggar DPRA juga menyorot masih tingginya angka pengangguran di Aceh.

Kondisi itu, menurut mereka, karena kurangnya invetasi dan merger perbankan syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia yang berpengaruh pada perputaran ekonomi hingga mengakibatkan makin terbebannya ekonomi Aceh karena terbatasnya lembaga pembiayaan.

Banggar DPRA juga mengkritisi lemahnya serapan anggaran kegiatan proyek multiyears (tahun jamak) pada tahun 2021, ditemukannya progres yang tidak sesuai perencanaan pada pembangunan rumah sakit regional, dan berbagai persoalan lain.

Sudah menurun Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, saat memberikan tanggapannya dalam lanjutan rapat paripurna itu, tadi malam, menyampaikan terima kasih atas semua masukan dari Banggar DPRA yang dinilainya sangat berharga bagi Pemerintah Aceh dan jadi panduan dalam mengarahkan proses pembangunan Aceh yang lebih baik di masa mendatang serta merupakan bentuk dan perekat kemitraan.

Terkait pendapat Banggar DPRA yang disampaikan dalam paripurna siang kemarin, Gubernur Nova menjelaskan sejumlah hal seperti soal analisis keuangan Aceh, analisis realisasi anggaran Pemerintah Aceh, hingga sejumlah isu lainnya.

Terkait analisis realisasi anggaran Pemerintah Aceh, kata Nova, Pendapatan Aceh tahun 2021 melebihi dari yang ditargetkan yaitu mencapai 100,60 % .

Pencapaian itu disebabkan adanya beberapa kebijakan antara lain pemberian insentif kepada Wajib PKB dan BBNKB dengan pembebasan denda keterlambatan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mutasi dalam daerah dan luar daerah.

Pencapaian itu juga disebabkan kebijakan pemerintah dalam penggunaan bahan bakar tertentu untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), hingga pendataan objek wajib pajak baru dan peningkatan penagihan rutin dari sumber Pajak Air Permukaan (PAP).

Lebih lanjut, Gubernur Nova juga menerangkan bahwa perkembangan angka kemiskinan di Aceh menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode Maret 2017 sampai Maret 2020.

Namun mulai September 2020 kembali mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid 19 yang tidak hanya mengganggu kesehatan, tapi juga merusak berbagai tatanan kehidupan, tak terkecuali sosial dan ekonomi.

Aceh disebut mengalami lonjakan kemiskinan, sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia diakibatkan pandemi Covid-19.

Nova dalam tanggapannya juga menjelaskan alokasi anggaran Pemberdayaan masyakat kecil.

"Dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM sudah mendorong berbagai program dan kebijakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat kecil yang secara kuantitas jumlah UMKM di Aceh baik Mikro, Kecil dan Menengah sudah semakin berkembang sampai dengan 300.879 unit atau 90 persen," kata Gubernur.

Bahkan, tambahnya, dalam lima tahun terakhir Pemerintah Aceh sudah menstimulus pelaku usaha melalui program Bantuan Peralatan Wirausaha Pemula dan Wirausaha Lanjutan dengan nilai Rp 75,32 miliar.

Pada Jumat (1/7/2022) hari ini, sidang paripurna tersebut dilanjutkan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRA terhadap Raqan Aceh pukul 14.30 WIB dan pada malamnya pukul 20.30 WIB rapat paripurna ditutup dengan penyampaian pendapat akhir Gubernur Aceh terhadap Raqan Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2021. (mas/jal)

Baca juga: Pansus Sorot Kemiskinan di Pidie

Baca juga: Catatan Penting Safaruddin untuk Pon Yaya, Mulai Otsus, Narkoba, Kekerasan Seksual dan Kemiskinan