Breaking News:

Berita Jakarta

Ketua Komisi III DPR Sebut Sidang Etik KPK Semestinya Tak Berhenti Meski Lili Mengundurkan Diri

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menilai sidang etik kasus dugaan gratifikasi tiket MotoGP yang melibatkan eks Wakil Ketua KPK

Editor: bakri
ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAY
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron 

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto menilai sidang etik kasus dugaan gratifikasi tiket MotoGP yang melibatkan eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar harus dilanjutkan.

Dia berpandangan, sidang etik semestinya tidak berhenti hanya karena Lili sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

"Lalu tindak pidana itu habis karena kemudian dia mengundurkan diri? Mana bisa, teori dasarnya enggak, Pas Bos.

Negara hukum tindakan pidana kemudian selesai dengan mengundurkan diri, dari mana rumusannya tolong dong kasih tahu saya," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Dia juga akan menanyakan dasar hukum terkait keputusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menggugurkan sidang etik Lili.

Bambang tak sependapat jika sidang etik digugurkan dengan mundurnya Lili.

"Nanti kita tanyakan dasar hukumnya apa.

Kalau hari ini pegangan saya dasar hukumnya tidak bisa (sidang etik dihentikan)," ujarnya.

Ia kemudian mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai pegangannya.

Baca juga: Mundur dari KPK, Lili Pintauli Siregar Tidak Ucapkan Maaf

Baca juga: Lili Pintauli Mundur dari KPK, Kirim Surat ke Jokowi Sejak 30 Juni

Terkait tindak pidana korupsi, Pacul menyinggung UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kasus Lili, Pacul menilai publik menyorot adanya dugaan gratifikasi yang tercantum dalam UU tersebut.

Sehingga, dia memandang, sidang etik harus tetap dilanjutkan untuk mengetahui benar atau tidaknya Lili terlibat gratifikasi.

"Pasal 12 kok, gratifikasi.

Tinggal gratifikasi diterima awal atau diterima akhir.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved