Breaking News:

Internasional

Pengiriman TKI ke Malaysia Disetop Sementara

Imbas dilanggarnya kesepakatan perjanjian perekrutan tenaga kerja oleh dua negara, Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja

Editor: bakri
KOMPAS.COM/DEWANTORO
Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ditelantarkan di pinggir Sungai Ludam, Kabupaten Asahan. Mereka ditinggalkan atau ditelantarkan begitu saja oleh kapal yang mengangkutnya dari Malaysia.(KOMPAS.COM/DEWANTORO) 

JAKARTA - Imbas dilanggarnya kesepakatan perjanjian perekrutan tenaga kerja oleh dua negara, Pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) ke Malaysia.

Penghentian sementara tersebut dilakukan lantaran Pemerintah Malaysia terus-terusan menggunakan rekrutmen secara daring melalui aplikasi yang justru dianggap dan dikaitkan dengan perdagangan manusia (human trafficking) dan kerja paksa.

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia, Hermono, menjelaskan penggunaan sistem aplikasi perekrutan tenaga kerja yang dilakukan negeri jiran itu merupakan sebuah bentuk pelanggaran.

Padahal, menurutnya, saat MoU yang ditandatangani Indonesia dan Malaysia pada April 2022 lalu, disepakati bahwa penggunaan aplikasi perekturan tenaga kerja tidak dilakukan.

Dalam perjanjian disebutkan pula bahwa kedua negara berkomitmen meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di rumah-rumah warga negara Malaysia.

Hermono melanjutkan, sejumlah perusahaan Malaysia sudah mengajukan sekitar 20 ribu aplikasi untuk pekerja, di mana setengahnya untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur.

"Kedua negara pada April lalu sepakat meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di rumah tangga warga Malaysia," ujar Hermono dalam pernyataannya, Kamis (14/7/2022).

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan perwakilan RI di Malaysia mengaku menemukan bukti-bukti bahwa pemerintah Malaysia masih menerapkan aplikasi perekrutan tenaga kerja melalui maid online.

Maid online tersebut, lanjut Judha, justru bisa mengeksploitasi tenaga kerja Indonesia( TKI) yang bekerja di sektor domestik Malaysia.

"Karena mekanisme perekrutan ini 'mem-by pass' UU Nomor 18 Tahun 2017, mengenai perlindungan pekerja migran," kata Judha.

Judha bercerita, bila ada tenaga kerja yang direktur melalui aplikasi maid online justru tidak melewati tahap-tahap yang legal dan sesuai dengan kesepakatan kedua negara pada April 2022 lalu.

Baca juga: Indonesia Setop Kirim TKI ke Malaysia Akibat Pelanggaran Kesepakatan, Upah Minimum Rp 5,1 Juta

Baca juga: RI Kesal Malaysia Bebaskan Penyiksa TKI, Kalah di Berbagai Tingkat Pengadilan

Diketahui, kesepakatan mengenai perlindungan tenaga kerja migran ditandatangani oleh Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Kementerian Sumber Manusia Malaysia dengan adanya sikap peemrintah Indonesia langsung merespons dengan menerbitkan surat yang menyampaikan segera membahas isu pekerja migran dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

"Mekanisme SMO ini berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved