Masyarakat Minta HGU PT Bumi Flora dan DKS Tak Diperpanjang, Haji Uma Rekomendasikan 4 Solusi 

Bahkan lahan pengganti untuk masyarakat yang menuntut sudah diukur BPN seluas 1.807 hektar dan sudah keluar surat dari Gubernur Aceh, tapi sampai saat ini belum dibagikan kepada masyarakat. 

"Karena itu jelang berakhirnya HGU PT Bumi Flora seluas 3.400 hektar pada 2024 mendatang, kami menolak HGU nya diperpanjang, dan meminta pemerintah mengkaji ulang perpanjangan semua HGU, apa untungnya bagi daerah dan masyarakat. Karena perpanjangan HGU ini merupakan wewenang pemerintah, " ungkap Tgk Idris. 

Baca juga: KTNA Aceh Tamiang Kritisi Kebijakan PT Rapala yang Melarang Ternak Masuk HGU

Sementara HGU PT Dwi Kencana Semesta seluas 6.250 hektar habis HGU pada tahun 2033 dan 2042.

Untuk PT DKS ini, jelas Tgk Idris, dominan HGU nya sudah sekitar 22 tahun terbengkalai dan tidak ditanami alias tidak produktif. 

"HGU hanya dijadikan anggunan untuk mengambil pinjaman uang di bank, dan informasinya saat ini HGU PT DKS ini sedang proses tender untuk dialihkan kepada pihak lain, dan kami menolaknya, serta memohon kepada pemerintah mengambil alih HGU tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat, " pinta Tgk Idris. 

Tgk Idris, mengaku pihaknya sengaja mengundang Haji Uma agar aspirasi masyarakat ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat hingga ke tingkat daerah. 

"Kami masyarakat berharap pemerintah hadir memfasilitasi aspirasi ini. Pemerintah harus benar-benar melihat manfaat dari perpanjangan HGU ini yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki lahan untuk dikelola karena dikuasai oleh pengusaha, tapi tidak digarap sehingga tidak ada PAD untuk daerah. Karena itu, kita memohon pemerintah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat ini, jangan sampai wilayah kita digadaikan ke bank untuk membuka usaha di daerah lain, jika itu terjadi maka Aceh tidak akan maju, dan semakin miskin," ungkap Tgk Idris.

Pertemuan itu ikut dihadiri oleh Ketua Partai Aceh Zulfadli Aiyub, Ketua PPP yang juga Anggota DPRK Tgk Mudawali Ibrahim, Anggota DPRK M Yahya, anggota KPA, dan tokoh masyarakat sejumlah kecamatan di Aceh Timur. (*)

Baca juga: Gugus Tugas Reforma Agraria Bahas Lahan HGU PT GSM dan PT Beutami yang Telantar di Nagan Raya