Berita Pidie
Petani di Pidie Kecewa Bendungan Tiro Dicoret, Andalkan Bendungan Rukoh
Petani mengaku kecewa menyusul keputusan Pemerintah Pusat yang mencoret pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN)
SIGLI - Petani mengaku kecewa menyusul keputusan Pemerintah Pusat yang mencoret pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) Bendungan Tiro, Pidie.
Proyek raksasa itu dihapuskan Pemerintah Pusat dengan dalih bahwa PSN itu tidak rampung dikerjakan saat masa berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penghapusan PSN akan dituangkan dalam Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) Nomor 9 tahun 2022, yang diterbitkan nantinya.
Ketua Komisi II DPRK Pidie, Fauzi Jamil kepada Serambi, Kamis (28/7/2022), mengatakan, keputusan Pemerintah Pusat yang mencoret proyek pembangunan Bendungan Tiro menimbulkan kekecewaan petani.
Sehingga, petani melaporkan ke dewan agar pusat membatalkannya.
Sebab, ribuan hektare sawah tidak cukup air.
Ia menjelaskan, dampak gagalnya dibangun Bendungan Tiro, menyebabkan petani yang menggarap sawah di Kecamatan Tiro, Mutiara Timur, Glumpang Tiga, Glumpang Baro dan Kembang Tanjong akan susah memperoleh aliran air.
“Kecuali itu, sebagian areal sawah di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, petani akan merasakan nasib sama terkendala air,” tegasnya.
Padahal, kata politikus Partai NasDem itu, petani di enam kecamatan sempat gembira ketika Pemerintah Pusat membangun Bendungan Tiro dan Rukoh yang masuk dalam PSN.
Baca juga: Topik Hangat Aceh, Bendungan Tiro Dicoret dari PSN Hingga Dana Otsus dan Investasi yang Mandek
Baca juga: Bendungan Tiro Dibiarkan Bocor
Sebab, hadirnya Bendungan Tiro untuk petani di enam kecamatan akan memudahkan petani memperoleh air untuk menaman padi dua kali dalam tahun.
"Jika benar Bendungan Tiro dihapus, maka petani akan kelimpungan mendapatkan air.
Sekarang ini saja petani susah memperoleh air," jelasnya.
Untuk itu, kata Keuchik Fauzi, Pemerintah Pusat hendaknya mengevaluasi mencoret Bendungan Tiro.
Artinya Pemerintah Pusat harus membatalkan pencoretan Bendungan Tiro dari PSN.
Menurutnya, jika alasan warga menolak dipindahkan dari lokasi Bendungan Tiro, hanya beberapa warga saja yang terjadi pada masa Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah.
