Opsi Reshuffle Masih Kecil, Wapres Pastikan Untuk Isi Pos Menpan-RB dan Wamenlu

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, pernyataan Presiden Joko Widodo soal peluang reshuffle kabinet masih terbuka sedianya bermaksud untuk melecut kinerja para menterinya.

Apalagi, tahun politik sudah semakin dekat.

Besar kemungkinan sejumlah menteri yang berlatar belakang partai bersiap-siap menyambut gelaran Pemilu 2024.

"Sebagai pelecut saja agar kabinet itu, menteri-menteri Jokowi itu bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat dan negara," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (20/8/2022).

"Karena kalau tidak diancam seperti itu, tidak dilecut dengan pernyataan seperti itu, biasanya akan santai, akan leha-leha.

Mereka akan bekerja untuk kepentingannya masingmasing, terutama untuk persoalan Pemilu 2024 nanti," tuturnya.

Ujang menilai, kecil kemungkinan Jokowi melakukan reshuffle dengan mengganti menterinya dalam waktu dekat.

Jika pun ada perubahan, menurut dia, presiden hanya akan menunjuk seseorang untuk mengisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang masih kosong sepeninggal Tjahjo Kumolo.

Di tengah dinamika sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat kini, Ujang berpendapat, rawan untuk mengganti posisi menteri.

Baca juga: Jokowi Reshuffle Kabinet Siang Ini, Dua Nama baru Muncul

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Geram Ada Kementerian Masih Pakai Produk Impor

Misalnya, belakangan ramai isu soal kenaikan harga BBM.

Situasi ini kemungkinan besar menimbulkan konflik sosial dan protes masyarakat.

Jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, diprediksi hawa politik akan semakin panas.

"Jadi saya melihat soal reshuffle itu hanya mengganti almarhum Tjahjo Kumolo saja, tidak akan merembet mengganti menteri-menteri yang lain," ucap Ujang.

Ujang mengatakan, Jokowi juga butuh menjaga stabilitas pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.

Mengganti menteri di kabinet, utamanya yang berasal dari partai politik, rawan memicu konflik antarelite politik dan partai.