Penyederhanaan Peserta Pemilu

Parpol yang tidak lolos ke Senayan, tetap tumbuh di daerah, dan mewarnai pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

Setelah mendapatkan pengesahan menjadi partai politik, menjadi peserta pemilu merupakan perjuangan lain yang harus dilakukan.

Setiap partai minimal harus memiliki kepengurusan di sejumlah provinsi dan kabupaten/ kota.

Verifikasi yang dilakukan unsur KPU/KIP yang diawasi oleh Bawaslu serta masyarakat luas, menjadi penentuan nasib sebuah partai menjadi kontestan pemilu.

Mendapatkan kursi serta lolos ambang batas parlemen adalah perjuangan berikutnya yang maha berat.

Mendapatkan banyak suara di daerah pemilihan tertentu tetapi tidak lolos ambang batas, sama seperti Timnas Indonesia yang menang besar di fase grup di Piala AFF baru-baru ini, gagal melangkah ke semifinal karena kalah secara head to head dengan Thailand dan Vietnam.

Banyaknya peserta pemilu berimplikasi luas yang tidak bersentuhan langsung dengan kualitas demokrasi.

Langkah-langkah penyederhanaan jumlah peserta pemilu harus dilakukan dari sekarang karena berkaitan langsung dengan desain pemilu yang lebih mudah, cepat, terukur, serta mampu menekan biaya.

Demokrasi memang membutuhkan biaya tinggi, tetapi penyederhanaan sistem dan peserta pemilu adalah keniscayaan.

Ambang batas parlemen 4 persen tidak menyurutkan semangat politisi untuk mendirikan partai.

Jika mengikuti pemilu sejak berakhirnya era tiga partai sejak Pemilu 1999 (diikuti 48 partai), terlihat adanya keseragaman.

Partai politik lahir dan mati dengan wajah yang tidak jauh berbeda.

Platform dan program tidak jauh berbeda, bahkan kasus yang menjerat politisi di dalamnya juga sama.

Meningkatkan ambang batas parlemen serta pemberlakuannya sampai ke daerah menjadi salah satu solusi jangka panjang yang perlu dipikirkan.

Pilihan ini bukan untuk membunuh partai kecil, melainkan untuk meningkatkan profesionalisme peserta pemilu serta meningkatkan kualitas kepemiluan di Indonesia.