Breaking News:

Berita Banda Aceh

MPU Aceh Minta Pusat tak Pangkas Kewenangan Aceh, Salah Satunya Terkait Penerbitan Sertifikasi Halal

Salah satu keistimewaan dimiliki daerah Serambi Mekkah ini terkait sertifikasi halal yang selama ini dikeluarkan MPU Aceh.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan jajaran melakukan melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRA, Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yaya di runag kerjanya, Kamis (1/9/2022) 

Salah satu keistimewaan dimiliki daerah Serambi Mekkah ini terkait sertifikasi halal yang selama ini dikeluarkan MPU Aceh.

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh berharap pemerintah pusat tidak memangkas kewenangan-kewenangan yang bersifat keistimewaan yang dimiliki Aceh. 

Salah satu keistimewaan dimiliki daerah Serambi Mekkah ini terkait sertifikasi halal yang selama ini dikeluarkan MPU Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, ketika melakukan silaturahmi dengan Ketua DPRA, Saiful Bahri atau akrab disapa Pon Yaya di ruang kerjanya, Kamis (1/9/2022).

Kedatangan Tgk Faisal Ali turut didampingi jajaran MPU Aceh, seperti Wakil Ketua II MPU Aceh Tgk Muhibbuththabary dan Wakil Ketua III Dr Tgk H Muhammad Hatta Lc MEd.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Sekretariat MPU Aceh, H Murni SE MM, dan Abdulrauf.

Proses Sertifikasi Halal yang Baru, Diterbitkan Pemerintah Berdasarkan Ketetapan MUI, Ini Alurnya

Selain itu, dalam agenda silaturahmi antara MPU Aceh dengan Ketua DPRA tersebut juga hadir Rektor Universitas Malikusssaleh (Unimal) Prof Dr Ir H Herman Fithra, Ketua PDI Perjuangan Aceh Muslahuddin Daud, dan Ketua Golkar Aceh TM Nurlif.

“Ada beberapa kebijakan pusat yang terus memotong sedikit demi sedikit kewenangan kita (Aceh). 

Terutama kalau kita di MPU tentang sertifikasi halal,” kata Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali sebagaimana dikutip dari laman website DPRA.

Pria yang akrab disapa Abu Faisal mengatakan kewenangan Aceh tersebut kian tergerus dengan lahirnya Undang-Undang RI tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Padahal, menurut Abu Faisal, Aceh memiliki aturan tersendiri terkait hal tersebut yang telah dituangkan dalam qanun.

Pemberlakuan UU JPH tersebut, menurut Abu Faisal, telah menyulitkan para pengusaha kelas menengah ke bawah di Aceh dalam mengurus sertifikasi halal.

Sertifikasi Halal Mudah dan Murah

“Kalau pengusaha besar itu tidak masalah, tetapi kalau pengusaha ikan asin mana mungkin mengurus sertifikasi halal hingga ke pusat. Apalagi Aceh memiliki Qanun sendiri untuk sertifikasi halal,” kata Abu Faisal.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved