Harga BBM Naik

Harga BBM Vivo Rp 8.900 saat Pemerintah Umumkan Pertalite Naik Rp 10.000, SPBU Murah Dicari Warga

Harga BBM Vivo jenis Revvo 89 seharga Rp 8.900 per liter, ramai dicari warganet saat pemerintah umumkan BBM naik, termasuk pertalite.

Penulis: Sara Masroni | Editor: Taufik Hidayat
SERAMBINEWS.COM/OTOMOTIFNET
Harga BBM Vivo jenis Revvo 89 seharga Rp 8.900 per liter, ramai dicari warganet saat pemerintah umumkan BBM naik, termasuk Pertalite dkk. 

SERAMBINEWS.COM - Harga Bahan Bakar Minyak atau BBM Vivo jenis Revvo 89 seharga Rp 8.900 per liter, ramai dicari warganet.

Diketahui pemerintah baru saja mengumumkan kenaikkan BBM secara resmi pada Sabtu (3/9/2022) siang kemarin.

Jenis BBM yang naik yakni Pertalite, Solar dan Pertamax.

BBM naik mulai dari harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dikutip Serambinews.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Baca juga: BBM Naik, Bahan Pokok Bakal Melonjak, Begini Kata PDIP hingga Cerita Puan Nangis di Masa SBY

Meski demikian, harga BBM Vivo Revvo 89 malah turun dari Rp 9.290 menjadi Rp 8.900 per liternya.

Dikutip dari Tribunnews.com, ada tiga jenis BBM yang dijual SPBU Vivo saat ini antara lain Revvo 89, Revvo 92, dan Revvo 95.

Revvo 89 adalah BBM jenis bensin dengan harga paling murah yakni Rp 8.900 per liter.

Sesuai namanya, Revvo 89 memiliki research octane number (RON) 89 atau sedikit di bawah Pertalite yang memiliki RON 90 atau sedikit di atas Premium dengan RON 88.

Baca juga: Usai BBM Naik, Ratusan Polisi Dikerahkan Ke SPBU dan SPBN di Banda Aceh

Duduk Perkara Pemerintah Naikkan BBM

Pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM termasuk jenis Pertalite dengan alasan memberatkan anggaran negara atau APBN.

Kabar terkait BBM naik memang sudah berhembus lama. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga terakhir Kemenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat buka suara soal ini.

Namun kesimpulan akhir dipastikannya BBM naik, disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Sabtu kemarin.

Presiden Jokowi menyampaikan, pihaknya telah berupaya melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM.

Meski demikian, Presiden menyebut bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi saat memberikan konferensi pers sebagaimana dikutip dari laman resminya.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus," tambahnya.

Presiden Jokowi juga sempat menyinggung lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," jelasnya.

Baca juga: Cara Daftar Program BBM Subsidi Melalui Link subsiditepat.mypertamina.id, Ini Golongan Penerimanya

Subsidi Gaji

Selain BLT BBM, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum salah satunya untuk bantuan sektor transportasi.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan," ucap Jokowi.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu," pungkasnya.

Baca juga: Harga Tiga Jenis BBM Naik, Sebagian Subsidi Dialihkan ke BLT

Respon PDIP soal BBM Naik

PDIP menyampaikan pihaknya tetap pro terhadap wong cilik sebagaimana yang melekat pada partai itu selama ini.

Meski demikian, pihaknya memaklumi kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah.

"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen (ideologi menentang penindasan)," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (2/9/2022).

"Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah," tambahnya.

Kemudian PDIP juga mendukung agar masyarakat diberikan bantalan-bantalan sosial untuk meningkat daya ekonomi rakyat kecil sebagaimana gelar partai wong cilik yang ditabalkan pada partai ini.

"Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19," terangnya.

Meski demikian, menaikkan BBM merupakan pilihan terakhir yang harus diambil pemerintah. PDIP berharap kepentingan rakyat tetap dikedepankan.

"Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi," jelas Hasto.

"Itu pun masih harus dilakukan dengan konfrontasi dengan DPR dengan partai politik pendukung Pak Jokowi, sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan," tambahnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved