UPDATE Demo Tolak BBM Naik, Mahasiswa Berhasil Duduki Ruang Utama Gedung DPR Aceh

SERAMBINEWS.COM - Demo tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak atau BBM, ribuan mahasiswa UIN Ar-Raniry berhasil menduduki ruang utama DPR Aceh pada Senin (5/9/2022) siang.

Pihaknya menolak kenaikan BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang baru saja dinaikkan oleh pemerintah beberapa hari lalu.

“Rakyat memanggil,” tulis di poster yang disebar DEMA UIN Ar-Raniry.

“Atas dasar keresahan bersama, mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Aceh untuk bergerak bersama. Tolak kenaikan harga BBM,” tambahnya. 

Baca juga: BBM Naik, Bahan Pokok Bakal Melonjak, Begini Kata PDIP hingga Cerita Puan Nangis di Masa SBY

Terlihat beberapa mahasiswa sedang berdiskusi dengan polisi yang mengamankan.

Sementara koordinator lapangan tengah menenangkan mahasiswa lainnya untuk menyampaikan pendapat.

Sejumlah anggota DPRA duduk di kursi pimpinan bagian depan ruang DPR Aceh.

Hingga tulisan ini ditayangkan, demonstrasi masih berlangsung.

Baca juga: Harga BBM Vivo Rp 8.900 saat Pemerintah Umumkan Pertalite Naik Rp 10.000, SPBU Murah Dicari Warga

Pemerintah Resmi Naikkan BBM, Termasuk Pertalite

Pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM termasuk jenis Pertalite.

BBM naik mulai dari harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Kemudian harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dikutip Serambinews.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022) kemarin.

Baca juga: Harga BBM Naik, Berikut Perbandingan Harga di SPBU Pertamina, Shell, dan Vivo di Indonesia

Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan memberatkan anggaran negara atau APBN.

Kabar terkait BBM naik memang sudah berhembus lama. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga terakhir Kemenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat buka suara soal ini.

Namun kesimpulan akhir dipastikannya BBM naik, disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Sabtu kemarin.

Presiden Jokowi menyampaikan, pihaknya telah berupaya melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM.

Meski demikian, Presiden menyebut bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi saat memberikan konferensi pers sebagaimana dikutip dari laman resminya.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus," tambahnya.

Baca juga: Harga BBM Naik, Polres Aceh Selatan Amankan SPBU untuk Cegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Presiden Jokowi juga sempat menyinggung lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," jelasnya.

Baca juga: Usai BBM Naik, Ratusan Polisi Dikerahkan Ke SPBU dan SPBN di Banda Aceh

Subsidi Gaji

Selain BLT BBM, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

Baca juga: Harga BBM Naik, Warga Kaget di SPBU, Mau Isi Tiga Liter tak Cukup Uang

Lebih lanjut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum salah satunya untuk bantuan sektor transportasi.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan," ucap Jokowi.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)