Demo Tolak BBM Naik
Ada yang Diamankan, Sejumlah Mahasiswa Dilarikan saat Ricuh Demo Tolak BBM Naik di DPR Aceh
Ada yang diamankan, sejumlah mahasiswa dilarikan saat demo di halaman Gedung DPR Aceh yang berlangsung ricuh pada Rabu (7/9/2022).
Penulis: Sara Masroni | Editor: Amirullah
SERAMBINEWS.COM - Ada yang diamankan, sejumlah mahasiswa dilarikan saat demo di halaman Gedung DPR Aceh yang berlangsung ricuh pada Rabu (7/9/2022).
Sejumlah mahasiswa yang dilarikan itu untuk diberikan pertolongan darurat usai terkena gas air mata dan rusuh saling kejar dengan aparat keamanan di jalan utama sekitaran Gedung DPRA.
Beberapa tembakan dilepaskan ke udara untuk membubarkan demonstran di lokasi tersebut, namun karena suasana sama-sama memanas, mahasiswa tak mau mengalah.
Baca juga: BREAKING NEWS - Ricuh Demo Tolak BBM Naik di DPR Aceh, Papan Bunga Dibakar, Gas Air Mata Ditembakkan
Papan Bunga Dibakar
Asap membubung saat papan bunga dibakar oleh demonstran yang menolak BBM naik di halaman Gedung DPRA, Rabu.
Jurnalis Serambi Indonesia, Indra Wijaya yang melaporkan langsung dari lokasi sempat terkena gas air mata.
Indra juga mengalami kerusakan alat liputannya usai dipukul orang tak dikenal saat live untuk Serambi Indonesia.
Hingga saat ini, demo masih berlangsung.
Pemerintah Resmi Naikkan BBM, Termasuk Pertalite
Pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM termasuk jenis Pertalite.
BBM naik mulai dari harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Kemudian harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.
Dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Baca juga: BREAKING NEWS - Ribuan Mahasiswa di Meulaboh Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dikutip Serambinews.com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022) kemarin.
Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan memberatkan anggaran negara atau APBN.