Ada yang Diamankan, Sejumlah Mahasiswa Dilarikan saat Ricuh Demo Tolak BBM Naik di DPR Aceh

Kabar terkait BBM naik memang sudah berhembus lama. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga terakhir Kemenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat buka suara soal ini.

Namun kesimpulan akhir dipastikannya BBM naik, disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Sabtu kemarin.

Baca juga: Tangisan Megawati dan Puan Protes BBM Naik, Ini Kilas Balik Momennya yang Diungkit Buruh Saat Demo

Presiden Jokowi menyampaikan, pihaknya telah berupaya melindungi masyarakat dari kenaikan harga minyak dunia melalui subsidi BBM.

Meski demikian, Presiden menyebut bahwa kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi saat memberikan konferensi pers sebagaimana dikutip dari laman resminya.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun, dan itu akan meningkat terus," tambahnya.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM , Ketua & Wakil Ketua DPRK dan Kapolres Langsa Temui Kader HMI

Presiden Jokowi juga sempat menyinggung lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.

Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.

"Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan," jelasnya.

Subsidi Gaji

Selain BLT BBM, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran sebesar 2 persen dari dana transfer umum salah satunya untuk bantuan sektor transportasi.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan," ucap Jokowi.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus lebih menguntungkan untuk masyarakat yang kurang mampu," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)