Profil Bustami, Sekda Aceh yang Dilantik Lengkap dengan Catatan Kariernya Selama Ini

Penunjukan Bustami sebagai Sekda Aceh sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TPA Tahun 2022 Tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pj Gubernur dalam arahannya seusai pelantikan mengatakan, atas nama pimpinan Pemerintah Aceh, dirinya mengucapkan selamat kepada Bustami yang sudah mendapat amanah menduduki jabatan Sekda Aceh.

Penunjukan Bustami sebagai Sekda Aceh, menurut Achmad Marzuki, sudah dengan prosedur perundang-undangan seperti dijabarkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 104/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Baca juga: Jelang Pelantikan Sebagai Sekda Aceh, Bustami Ikut Gladi dan Salami Para Pejabat di Anjong Mon Mata

Achmad Marzuki menyebutkan, Bustami merupakan pejabat karier yang sudah banyak menghabiskan masa tugas di lingkungan Pemerintah Aceh.

Karena itu, Pj Gubernur berharap Bustami memahami ruang lingkup kerja yang harus ditangani.

"Saya minta agar semua tugas dijalankan dengan sebaik-baiknya dan senantiasa aktif membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder," pinta Achmad Marzuki.

Sekda, lanjut Pj Gubernur, merupakan jabatan sangat strategis dalam pemerintahan.

Oleh sebab itu, seorang Sekda harus berperan membantu kepala daerah menyusun program kerja dan mengkoordinasikannya dengan semua satuan kerja.

Sekda, kata Achmad Marzuki, juga harus berperan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, pembinaan administrasi, dan pembinaan aparatur.

"Harus digarisbawahi pula bahwa Sekda sangat berperan mempercepat realisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen dan ketegasan sikap sesuai kewenangan yang dimiliki.

Fokuskan perhatian untuk pembenahan di internal Pemerintah Aceh," tegas Pj Gubernur.

Baca juga: Beredar Surat Bustami SE MSi Diangkat Sebagai Sekda Aceh, Ini Penjelasan Pemerintah Aceh

Achmad Marzuki juga mengingatkan, tantangan pembangunan Aceh ke depan sangat beragam dan dinamis.

Seperti berbagai problem sosial mulai dari masalah kemiskinan, inflasi yang tinggi, kualitas kesehatan, pengangguran, investasi yang belum memuaskan, hingga soal pertumbuhan ekonomi.

Untuk membenahi itu, kata Pj Gubernur, Pemerintah Aceh tentu tidak bisa bekerja sendiri.