Breaking News:

Berita Politik

DPRA Dinilai Tertutup dalam Menyusun Draf Revisi UUPA, YARA: Harusnya Dibuka Saja ke Publik 

YARA), Safaruddin meminta DPRA mendengarkan aspirasi seluruh kelompok masyarakat di Aceh dalam menyusun draf usulan revisi UUPA.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
FOR SERAMBINEWS.COM
Safaruddin SH, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin meminta DPRA mendengarkan aspirasi seluruh kelompok masyarakat di Aceh dalam menyusun draf usulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurutnya, selama ini tim dari DPRA tertutup dalam menyusun draf revisi.

“Masyarakat sudah mendengar bahwa DPRA sudah membentuk tim untuk menyusun draf revisi, tapi publik tidak mendapatkan informasi terhadap draf yang sudah disusun oleh DPRA. Harusnya ini dibuka saja ke publik agar seluruh masyarakat Aceh membaca dan memberikan masukan untuk memperkuat kewenangan Aceh,” kata Safaruddin kepada Serambinews.com, Selasa (13/9/2022).

Safaruddin mengaku dirinya sudah baca bahan revisi yang sedang disusun oleh DPRA, tapi belum dalam bentuk draf melainkan dalam bentuk Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang dibagi dalam beberapa pokok masalah.

Yaitu tentang kedudukan qanun sebagai pelaksana dari UUPA, pembagian urusan pemerintahan, dan frasa (kalimat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga frasa diatur dengan norma, standar dan prosedur.

“Menurut kami, pasal yang mengatur tentang frasa diatur dengan norma, standar dan prosedur dalam UUPA tidak perlu terlalu dikejar, karena norma tersebut sifatnya tidak dapat mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh yang telah diberikan dalam UUPA,” ujar Safaruddin.

Baca juga: Pemuda Minta Semua Pihak di Aceh Kawal Implementasi UUPA, Hasil Rekomendasi Diskusi ARD

Menurutnya, poin itu sudah ditegaskan dalam pengesahan UUPA, sehingga walaupun norma itu dianggap kalimat ambigu, namun tidak terlalu penting untuk menguras tenaga dan pikiran dalam memperjuangkan kewenangan Aceh yang intinya termuat dalam Pasal 7 ayat (2) UUPA.

Safaruddin menyatakan, tentang kewenangan Pemerintah Pusat di Aceh dibatasi saja pada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Sedangkan untuk kalimat urusan pemerintahan yang bersifat nasional dicoret, sehingga semua sektor dapat diatur dengan Qanun Aceh.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved