Johnny Plate Ganti Nomor Ponsel, Pakai Nomor Amerika Usai Data Pribadi Diretas

Kalau Kominfo saja pakai nomor Amerika bagaimana rakyat?" imbuh politikus Gerindra itu.

Permalukan Institusi Negara

Fadli juga heran bahwa ada perorangan atau kelompok tak berinstitusi seperti Bjorka bisa meretas data pribadi pejabat negara dengan sangat mudah.

Sebab itu, ia menekankan pemerintah khususnya Kemenkominfo harus evaluasi.

"Harusnya institusi seperti Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab.

Itu kan mempermalukan.

Baca juga: DPR Bayar Kompensasi Rp 12 Miliar ke Pembantu Muslim, Tuduhan Retas Informasi Pemerintah Tidak Benar

Masa satu atau beberapa hacker bisa mempermalukan institusi negara atau orang penting dalam institusi? Harus ada evaluasi total dan juga mungkin presiden harus mengambil langkah intervensi," ungkapnya.

"Ironisnya netizen kita mayoritas dukung.

Ini something wrong.

Berarti harus ada evaluasi kenapa bisa data kita diperdagangkan, diretas, diperjualbelikan, diumbar di dunia maya," kata Fadli.

Ia pun mengakui bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang akan disahkan di DPR bisa menjadi salah satu antisipasi kebocoran data.

Namun menurutnya pemerintah seharusnya bisa mengatasi persoalan hacker seperti Bjorka tanpa adanya RUU PDP.

"Ya sistem [dikuatkan].

Kalau dulu perang fisik sekarang cyber war, harusnya ada persiapan, masa berlalu gitu aja? Harus ada yang dimintai pertanggungjawaban," terangnya.

"Memang argumentasinya bisa saja dari UU PDP yang sekarang ini sedang difinalisasi oleh Komisi I bersama pemerintah.

[Tapi UU] PDP pencegahan.

Seharusnya tanpa itu kita bisa lindungi data pribadi.

Pemerintah harus lindungi," kata dia. (tribun network/den/dod)

Baca juga: Jenderal Qassem Soleimani Dibunuh, Hacker Iran Retas Situs Pemerintah AS, Foto Trump Ditonjok

Baca juga: Debat Sengit, Johnny G Plate Sebut Media sebagai Penyebar Hoaks, Rosi: Pak Menteri, Itu Bukan Hoaks