Breaking News:

PON Aceh Sumut 2024

Khawatir soal Jaminan Berpakaian Atlet Luar saat PON di Aceh 2024, Ini Pesan Sayed Muliady

Ketua Bidang Organisasi PB Percasi Pusat, Sayed Muhammad Muliady khawatir soal jaminan cara berpakaian atlet luar saat digelarnya PON di Aceh 2024

Penulis: Sara Masroni | Editor: Ansari Hasyim
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Bidang Organisasi PB Percasi Pusat, Sayed Muhammad Muliady menyampaikan kekhawatiran soal jaminan cara berpakaian atlet luar saat digelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh tahun 2024 mendatang. 

SERAMBINEWS.COM - Ketua Bidang Organisasi PB Percasi Pusat, Sayed Muhammad Muliady menyampaikan kekhawatiran soal jaminan cara berpakaian atlet luar saat digelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh tahun 2024 mendatang.

Sebelumnya sempat dikeluarkan rekomendasi khusus untuk tuan rumah Aceh agar membuat pernyataan terkait tak ada larangan dalam hal berpakaian saat pertandingan.

Rekomendasi itu muncul saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang digelar di Golden Ballroom Hotel Sultan, Senayan, Jakarta sejak 12-13 September 2022.

"Agar tuan rumah pelaksana PON XXI/2024 khusus di wilayah Aceh membuat pernyataan bahwa pakaian pertandingan cabang olahraga yang dipertandingkan di Provinsi Aceh dijamin tidak ada larangan," demikian bunyi rekomendasi tersebut.

Namun rekomendasi menandatangani surat pernyataan itu dihilangkan usai pihak KONI Aceh menjamin tidak ada larangan kepada atlet luar soal cara berpakaian, kecuali untuk atlet Aceh sendiri.

Tanggapan itu disampaikan Sekretaris Umum KONI Aceh, M Nasir Syamaun ketika rapat pleno kedua tentang pelaporan di Rakernas tersebut.

Baca juga: Bolehkah Atlet Luar Kenakan Pakaian Terbuka saat Tanding PON di Aceh 2024? Ini Hasil Rakernas KONI

Ia menyampaikan, atlet yang berasal dari daerah lain dibebaskan mengenakan pakaian olahraga sesuai kebiasaan umum saja ketika pertandingan PON di Aceh nantinya.

Yang tidak boleh itu tim Aceh, harus mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan syariat.

"Jadi intinya dibilang tidak usah ada poin penandatanganan ini, mereka jamin kalau ini tidak akan jadi permasalahan," kata Ketua Bidang Organisasi PB Percasi Pusat Sayed Muhammad Muliady yang hadir saat dihubungi Serambinews.com, Selasa (13/9/2022) usai Rakernas.

Meski demikian menurutnya, akan menjadi masalah di kemudian hari bila hal ini tidak dibicarakan secara matang-matang dengan stakeholder lainnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved