Breaking News:

GeMPAR Aceh: Kekurangan Gaji Perangkat Desa di Aceh Timur Bisa Dibayar Melalui Dana Desa

para keuchik dan perangkat gampong yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menuntut gaji atau penghasilan tetap...

Penulis: Seni Hendri | Editor: Eddy Fitriadi
For Serambinews.com
Ketua LSM GeMPAR Aceh, Auzir SH. GeMPAR Aceh: Kekurangan Gaji Perangkat Desa di Aceh Timur Bisa Dibayar Melalui Dana Desa. 

Tidak hanya itu saja, dalam Pasal 3 ayat 1 dan 3 Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 yang diteken oleh Bupati H Hasballah Bin HM Thaib disebutkan bahwa keuchik, sekretaris desa dan perangkat gampong diberikan penghasilan tetap.

Penghasilan tetap keuchik, sekretaris desa dan perangkat gampong dianggarkan dalam APBG dan  penghasilan tetap keuchik, sekretaris desa dan perangkat gampong dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah gampong.

"Nah menurut kami, sebenarnya ada celah sumber pendapatan lain yang sah yang dapat digunakan oleh keuchik selaku pengelola anggaran untuk menutupi kekurangan gaji Siltap perangkat desa yang tidak terbayarkan," ungkap Auzir.

Misalnya sebut Auzir, melalui perolehan hasil BUMG (jika ada), hasil perolehan pengurusan akteajual beli tanah masyarakat serta perolehan sumber pendapatan lain termasuk menghapus alokasi dana lain yang tidak penting misalnya dana kegiatan Bimtek.

"Anulir saja dana kegiatan Bimtek melalui perubahan APBG Perubahan bersama Tuha Peut. Jika melihat dari penjabaran PP Nomor 11 Tahun 2011 dan Perbup Aceh Timur, Nomor 75 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa kepala desa atau keuchik sebenarnya memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mensiasati persoalan anggaran di desanya," ungkap Auzir.

Yang harus diketahui juga bahwa keuchik dan perangkat desa lainnya secara aturan tidak hanya berhak mendapatkan gaji/Siltap semata tapi mendapatkan tunjangan, insentif dan penerimaan lainnya yang sah.

"Karena itu Pemkab, DPRK dan perangkat desa di Aceh Timur bisa mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat seperti mengancam  tidak akan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana desa, seperti pengeluaran BLT, kegiatan posyandu dan kegiatan lainnya termasuk juga tidak akan mengajukan pengajuan dana desa tahap ketiga," jelas Auzir.

"Kami kira sangat tidak fair jika teman-teman Apdesi sampai mengancam dan berani untuk melakukan penyanderaan realisasi dana desa akibat persoalan Siltap. Jika itu dilakukan, maka sama kepala desa menggiring dirinya untuk berurusan dengan hukum terkait cipta kondisi kerugian negara dan siap-siap berhadapan dengan masyarakat desa."

"Ingat, keuchik itu sudah disumpah dan di SK-kan sesuai aturan Perundang-Undangan untuk taat dan patuh pada aturan. Jadi jika melakukan hal-hal yang bersifat inprosedural maka siap-siap berhadapan dengan hukum," ujar praktisi hukum ini.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved