Breaking News:

Salam

Beban Berat Menyubsidi Ongkos Angkut Sembako

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemda adalah ikut menanggung biaya transportasi komoditas kebutuhan pokok

Editor: bakri
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Moeldoko 

PRESIDEN Joko Widodo memerintah pemerintah daerah untuk ikut mengendalikan angka inflasi pasca-kenaikan harga BBM.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemda adalah ikut menanggung biaya transportasi komoditas kebutuhan pokok.

"Jadi, jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah harus menanggung biaya transportasi.

Ini perintah Presiden," tegas Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut KSP, Presiden juga sudah memerintahkan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi agar tidak berdampak pada inflasi.

Subsidi ongkos kirim bisa yang ditanggung pemda bisa diambil dari APBD, terutama dengan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi.

Ia juga meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat yang berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial.

“Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM, dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada, kemudian tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, hingga akhir pekan kemarin harga barang kebutuhan pokok masih terpantau stabil, meskipun harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan beberapa waktu lalu.

Kementerian Perdangan akan terus memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil.

Baca juga: Dampak Kenaikan BBM, Ongkos Kapal Tradisional Singkil-Pulau Banyak Naik

Baca juga: Truk Naikkan Ongkos Angkut Sebesar 20 Persen, Permintaan Bio Solar dan Pertalite Masih Normal

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved