Semua Pihak Berperan Penting Perkuat Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Aceh

"Meskipun memiliki dana yang minim, tapi paham cara mem-branding diri yang bagus itu juga menjadi modal yang tidak kalah pentingnya," kata mantan anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Nevi Ariyani SE, mengatakan dirinya sangat senang pada perempuan yang berpolitik dan mendukung semua kegiatan yang berkaitan dengan itu.

"Tentu yang paling penting dalam berpolitik bagi perempuan adalah dukungan keluarga," imbuhnya.

Di mata Nevi, banyak faktor yang menghambat kepemimpinan perempuan, faktor budaya, keluarga, dan sebagainya. Padahal, perempuan memiliki potensi yang luar biasa," ujar Nevi.

Nevi menyampaikan presentase perempuan politik di Aceh untuk saat ini di tingkat kabupaten/kota sudah mulai merata. Namun, apabila dilihat presentase dari tahun 2014 sampai 2019 sedikit mengalami penurunan.

"Saya pikir, perempuan harus meningkatkan kapasitas diri sehingga dia dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena dari hasil di lapangan sejauh ini, perempuan justru tidak memilih perempuan, padahal pemilih banyak dari kalangan perempuan," kata Nevi.

Direktur Flower Aceh, Riswati MSi mengatakan, kepemimpinan perempuan penting didukung untuk memastikan kehadiran suara perempuan dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan strategis pembangunan di Aceh.

Menurutnya, kehadiran perempuan adalah untuk mendukung penguatan demokrasi di Aceh dan yang terpenting bertujuan untuk menjamin aspirasi, pengalaman hidup, perspektif, harapan, dan manfaat perempuan masuk dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi.

"Hal ini sejalan dengan prinsip SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, no one left behind, tidak ada satu pun yang tertinggal," tuturnya.

Ia tambahkan, upaya memperkuat kepemimpinan dan partisipasi perempuan di politik dilakukan oleh perempuan dan harus didukung oleh semua pihak.

"Perempuan harus terus memperkuat kapasitas dan skill, serta jaringan sosial. Pada saat yang sama pemerintah harus hadir melalui kebijakan, anggaran, dan program yang dapat mendukung peningkatan partisipasi publik dan politik perempuan. Begitu pula partai politik, masyarakat, keluarga dan semua pihak harus serius memberikan dukungan nyatanya," tutup Riswati.(*)

• Jika Benar Gunakan Jet Pribadi Milik Mafia Judi Konsorsium 303, Brigjen Hendra Bisa Dijerat Pidana

• Polsek Banda Alam Bantu Warga yang Rumahnya Dirusak Gajah Liar

• Diusul Rp 450 Miliar, Provinsi Hanya Akomodir Anggaran PORA Pidie Rp 130 Miliar