Breaking News:

Mata Lokal Memilih

707 NIK Warga Aceh Dicatut Parpol, Ada Mahasiswa, PNS, hingga Penyelenggara Pemilu

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melaporkan bahwa sebanyak 707 warga Aceh yang melaporkan pencatutan Nomor Induk Kependudukan

Editor: bakri

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melaporkan bahwa sebanyak 707 warga Aceh yang melaporkan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh partai politik (parpol).

Jumlah tersebut masih bersifat sementara, karena KIP Aceh masih membuka ruang kepada masyarakat untuk melaporkan adanya pencatutan NIK hingga Desember 2022 mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KIP Aceh, Munawarsyah, dalam program podcast Bincang Politik dan Hukum di Studio Serambi On TV, Selasa (20/9/2022).

Acara itu dipandu oleh Host, Yocerizal, Asisten Manager Produksi Harian Serambi Indonesia.

“Dari 1 Agustus sampai 14 September kemarin, dari laporan yang kita rekap, ada 707 laporan masyarakat yang merasa NIK-nya dicatut, yang tersebar di 23 kabupaten/kota,” kata Munawarsyah.

“Dari 707 laporan itu, sebanyak 88 laporan dari Panwaslih.

Ini artinya masyarakat datang langsung ke Panwas untuk melaporkan pencatutan NIK,” imbuhnya.

Pencatutan NIK tersebut, ungkap Munawarsyah, merata terjadi di semua parpol di Aceh, baik partai nasional maupun partai lokal.

Paling banyak terjadi di Kabupaten Aceh Utara mencapai 91 laporan, disusul Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Gayo Lues.

Baca juga: Kasus Kebocoran NIK Pelanggan, Pemerintah Diminta Percepat Sahkan UU Perlindungan Data Pribadi

Baca juga: Warga Abdya, NIK Anda Dicatut Dalam Keanggotaan Parpol? Lapor ke Sini

“Sebagian besar yang melaporkan ada yang karyawan honor, PNS, mahasiswa, bahkan ada juga yang penyelenggara pemilu,” ungkap Munawarsyah Munawarsyah menambahkan, angka 707 laporan pencatutan NIK itu merupakan data sementara.

Jumlahnya bisa saja bertambah lagi, mengingat batas waktu pelaporan hingga Desember 2022 nanti.

KIP Aceh dikatakan Munawarsyah, membuka ruang masyarakat untuk membuat laporan dalam empat termin.

Termin pertama sejak 1 Agustus sampai 14 September 2022, termin kedua dari 15 September sampai 12 Oktober 2022.

Berikutnya termin ketiga dari 15 Oktober sampai 9 November 2022 dan termin terakhir dari 10 November sampai 7 Desember 2022.

“Empat termin ini dibagi oleh KPU untuk memberikan ruang partispasi kepada masyarakat dalam melaporkan bagi yang merasa dicatut NIK-nya,” ujar Munawarsyah.

Terhadap laporan yang masuk, KIP selanjutnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan klarifikasi dengan mengisi formulir.

Klarifikasi bisa juga dilakukan secara langsung dengan memanggil para pihak, boleh dipertemukan dan juga boleh tidak, tergantung keinginan dari pelapor.

“Agar nanti pada 14 Desember 2022, ketika KPU menetapkan nama-nama parpol peserta pemilu, nama-nama itu sudah dihapus,” tambah dia.

Cara Ceks NIK Dicatut Parpol

  • Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah NIK-nya dicatut parpol, bisa melakukan pengecekan sendiri di situs KPU, infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.
  • Di laman tersebut, klik pada bagian 'Cek Anggota Parpol' lalu masukkan NIK KTP Anda, lalu tekan ‘Cari’.
  • Nantinya akan muncul informasi apakah nama Anda tercantum atau tidak sebagai anggota partai politik.
  • Bagi yang merasa namanya dicatut, langkah berikutnya bisa membuat pengaduan di https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.
  • Ikuti dan isi secara lengkap data Anda sesuai petunjuk di laman tersebut, dan jangan lupa isi kolom tanggapan/masukkan serta bukti pengaduan pada laman tersebut.
  • Lampirkan juga foto bukti berupa tangkapan layer jika nama Anda dicatut dalam keanggotaan parpol.
  • Terakhir, lampirkan form tanggapan masyarakat yang bisa diunduh di laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan/download_formulir.
  • Laporan juga bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KIP atau Panwaslih di kabupaten/kota. (sa)

    Baca juga: NIK Jadi NPWP, Semua Transaksi Pajak Pakai NIK Mulai 1 Januari 2024

    Baca juga: Terungkap Sejumlah ASN Terima Dana Bansos, Kemensos Langsung Bekukan NIK yang Bersangkutan

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved