Anggota KPA Beraudiensi ke DPRK Abdya, Pertanyakan Lahan untuk Eks Kombatan GAM

BLANGPIDIE - Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat di ruang Komisi A, Jumat (23/9/2022).

Kedatangan mantan kombatan GAM ini disambut oleh anggota DPRK Abdya dari Partai Aceh, Hendra Fadli SH dan Sardiman serta Yusran Adek dari Partai NasDem.

Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah 013 Blangpidie, Mustiari atau akrab disapa Mus Seudoeng mengatakan, kehadiran mereka ke gedung DPRK Abdya ini untuk beraudiensi tentang janji pemerintah terkait lahan untuk mantan kombatan GAM "Kita menagih janji pemerintah terkait lahan untuk mantan kombatan, keluarga syuhada eks kombatan, inong balee, dan korban konflik Aceh lainnya di Abdya," kata Mustiari kepada wartawan seusai beraudiensi di DPRK.

Lebih lanjut Mustiari mengatakan, mereka tidak ingin lagi hanya diberikan janji-janji manis saja, sehingga mereka terlena dengan janji yang hingga kini tidak kunjung ditepati.

"Kami menagih janji pemerintah.

Kami tidak bisa bersabar lagi.

Ini sudah kelewatan.

Tidak menutup kemungkinan kami akan menduduki kantor DPRK dan Pemerintah Abdya jika ini tidak terealisasi," ujarnya.

Baca juga: 3.000 Eks Kombatan Dapat Tanah Gratis

Baca juga: Peringati 17 Tahun Damai Aceh, Badan Reintegrasi Serahkan 22.819 Hektare Lahan untuk Eks Kombatan

Menurutnya, pemerintah tidak serius terkait lahan untuk eks kombatan.

Buktinya, banyak lahan tidur yang saat ini terbengkalai, namun tidak ada upaya untuk dialihkan kepada masyarakat, juga untuk kombatan.

"Banyak lahan yang terbengkalai di Abdya, tapi tidak ada upaya dari pemerintah untuk mengurus agar bisa digarap oleh masyarakat.

Ini bukti pemerintah tidak serius," ucap dia.

Sementara terkait Lahan Eks PT CA di Kecamatan Babahrot yang dijanjikan pemerintah, pihaknya berharap segera dikaji untuk diberikan kepada eks kombatan.

Sebab, saat ini banyak warga yang sudah mengarapnya walau belum ada surat.

"Kalau lahan PT CA diberikan untuk kami, kami bukan menolak, tapi kami minta dulu pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.