Breaking News:

Berita Abdya

Lahan untuk Korban Konflik, Pemkab Abdya Akan Usulkan Pelepasan Hutan Lindung ke Pemerintah Pusat

Setelah dilakukan diskusi terkait penentuan lahan, forum memutuskan untuk mengambil opsi kedua, yaitu mengajukan permohonan pembebasan hutan kepada...

Penulis: Taufik Zass | Editor: Nurul Hayati
Foto: IST
Pj Bupati Abdya, H Darmansah SPd MM, memimpin rapat lanjutan pembahasan realisasi lahan untuk korban konflik di Kabupaten Abdya yang berlangsung di Pendopo Bupati Abdya, Rabu (28/9/2022). 

Setelah dilakukan diskusi terkait penentuan lahan, forum memutuskan untuk mengambil opsi kedua, yaitu mengajukan permohonan pembebasan hutan kepada Pemerintah Pusat seluas 2 ribu hektare di kawasan kilometer 14 yang masih dalam Kecamatan Babahrot.

Laporan Taufik Zass | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dalam waktu dekat, akan mengusulkan permohonan pelepasan hutan lindung untuk lahan perkebunan bagi eks kombatan dan tapol/napol, serta masyarakat korban konflik yang ada di Kabupaten Abdya kepada Pemerintah Pusat. 

Usulan itu dilakukan sebagai bentuk upaya Pemerintah setempat dalam merealisasikan poin 3.2.5 MoU Helsinki yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu. 

Hal itu disampaikan Pj Bupati Abdya, H Darmansah SPd MM, dalam rapat lanjutan pembahasan realisasi lahan untuk korban konflik di Kabupaten Abdya yang berlangsung di Pendopo Bupati Abdya, Rabu (28/9/2022).

Rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Abdya, H Darmansah ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRK, Hendra Fadli SH, Sekda Salman Alfarisi ST, unsur Forkopimda, BPN, Ketua PN Blangpidie, Polhut, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) beserta mantan Komandan GAM, para Kepala SKPK, dan pihak terkait lainnya. 

Rapat yang digelar hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya, pada Senin (26/9/2022). 

Mengawali rapat lanjutan ini, Sekda Abdya, Salman Alfarisi, meminta kepada Kepala Dinas Pertanahan untuk melaporkan progress yang ditemukan di lapangan.

Baca juga: Anggota KPA Beraudiensi ke DPRK Abdya, Pertanyakan Lahan untuk Eks Kombatan GAM

Terutama terkait kejelasan lahan 4.239 hektare untuk masyarakat Gampong Alue Jerjak, Kecamatan Babahrot.

Lahan itu diajukan oleh salah satu LSM dengan penanggung jawab Bustami. 

Tanah itu sudah memiliki persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan Nomor: SK.1268/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 tanggal 30 Maret 2021, yang berstatus sebagai tanah Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). 

Setelah mendengar penjelasan dari Bustami, Pj Bupati Abdya kemudian mempersilahkan perwakilan mantan Kombatan GAM untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah lahan tersebut. 

Dari penyampaian keduanya disimpulkan dua opsi tentang lahan untuk korban konflik.

Pertama, di lahan yang diajukan oleh pihak Bustami. 

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved