Mata Lokal Memilih
Posisi Tawar Aceh Lemah, Syech Fadhil: Pejabat dan Politisi Tak Solid
Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi LC MA mengungkapkan lemahnya posisi tawar Aceh di mata Jakarta
BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi LC MA mengungkapkan lemahnya posisi tawar Aceh di mata Jakarta.
Hal ini terjadi karena para pejabat dan politisinya tidak solid dalam memperjuangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh.
Hal itu diungkapkan senator yang akrab disapa Syech Fadhil itu dalam Program Podcast Bincang Politik di Studi Serambi On TV, Selasa (27/9/2022).
Acara yang mengangkat judul 'Menakar Nilai Tawar Aceh di Mata Jakarta' itu dipandu host Yocerizal, Asisten Manager Produksi Harian Serambi Indonesia.
Syech Fadhil menuturkan, sejak dia dilantik sebagai Anggota DPD RI, dia melihat adanya kesenjangan pemahamanan tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh di kalangan birokrat dan politisi di Jakarta.
"Keistimewaan itu seakan-akan hanya milik kita (Aceh).
Kita saja yang ribut sendiri, tetapi di tingkat nasional sosialisasi keistimewaan Aceh ini tidak terjadi," ujarnya.
Hal ini yang kemudian membuat sering terabaikannya kekhususan dan keistimewaan Aceh, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam penyusunan regulasi.
"Kita mestinya introspeksi diri, sejauh mana daya tawar kita (di pusat)," imbuh Syech Fadhil.
Baca juga: Revisi UUPA Masuk Prolegnas Prioritas 2023
Baca juga: YARA Minta DPRA Libatkan Publik Dalam Penyusunan Draf Revisi UUPA
Menurut Fadhil Rahmi, lemahnya posisi tawar Aceh di Jakarta disebabkan oleh kurang kompaknya birokrat dan politisi daerah ini dalam memperjuangkan keistimewaan Aceh, sebagaimana yang diatur dalam UUPA dan MoU Helsinki.
"Perjuangan yang dilakukan untuk memperjuangkan keistimewaan Aceh tidak terjadi secara masif dan terstruktur, hanya beberapa pihak saja," ungkapnya.
"Jika semua pihak berjalan sama-sama, seide, ini kan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada yang sekarang ini," timpal Syech Fadhil lagi.
Nah, yang terjadi selama ini, tutur Syech Fadhil, perjuangan yang dilakukan birokrat dan politisi Aceh cenderung secara sendiri-sendiri.
Banyak kasus, masing-masing delegasi dari Aceh mendatangi kementerian untuk melaporkan persoalan yang sama.
"Ini kan menjadi lucu dan tidak elok bagi Kementerian, kelihatan bahwa kita tidak kompak," kata Syech Fadhil.
