Breaking News:

Mata Lokal Memilih

YARA Minta DPRA Libatkan Publik Dalam Penyusunan Draf Revisi UUPA

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin meminta DPRA mendengarkan aspirasi seluruh kelompok masyarakat di Aceh dalam menyusun draf

Editor: bakri
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH 

BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin meminta DPRA mendengarkan aspirasi seluruh kelompok masyarakat di Aceh dalam menyusun draf usulan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurutnya, selama ini tim dari DPRA tertutup dalam menyusun draf revisi.

"Masyarakat sudah mendengar bahwa DPRA sudah membentuk tim untuk menyusun draf revisi, tapi publik tidak mendapatkan informasi terhadap draf yang sudah disusun oleh DPRA.

Harusnya ini dibuka saja ke publik agar seluruh masyarakat Aceh membaca dan memberikan masukan untuk memperkuat kewenangan Aceh," kata Safaruddin kepada Serambi, Selasa (13/9/2022).

Safaruddin mengaku dirinya sudah baca bahan revisi yang sedang disusun oleh DPRA, tapi belum dalam bentuk draf melainkan dalam bentuk Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang dibagi dalam beberapa pokok masalah.

Yaitu tentang kedudukan qanun sebagai pelaksana dari UUPA, pembagian urusan pemerintahan, dan frasa (kalimat) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga frasa diatur dengan norma, standar dan prosedur.

"Menurut kami, pasal yang mengatur tentang frasa diatur dengan norma, standar dan prosedur dalam UUPA tidak perlu terlalu dikejar, karena norma tersebut sifatnya tidak dapat mereduksi kewenangan Pemerintah Aceh yang telah diberikan dalam UUPA," ujar Safaruddin.

Menurutnya, poin itu sudah ditegaskan dalam pengesahan UUPA, sehingga walaupun norma itu dianggap kalimat ambigu, namun tidak terlalu penting untuk menguras tenaga dan pikiran dalam memperjuangkan kewenangan Aceh yang intinya termuat dalam pasal 7 ayat (2) UUPA.

Safaruddin menyatakan, tentang kewenangan pemerintah pusat di Aceh dibatasi saja pada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Sedangkan untuk kalimat urusan pemerintahan yang bersifat nasional dicoret, sehingga semua sektor dapat diatur dengan Qanun Aceh.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved