Breaking News:

Berita Banda Aceh

Jaksa Limpahkan Kasus Tsunami Cup ke Pengadilan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pelaksanaan turnamen sepak bola

Editor: bakri
Jaksa Limpahkan Kasus Tsunami Cup ke Pengadilan - berkas-kasus-tsunami-cup-dilimpahkan.jpg
For Serambinews.com
JPU pada Kejari Banda Aceh menyerahkan berkas perkara dugaan korupsi pelaksanaan turnamen sepakbola Tsunami Cup atau Aceh World Solidarity Cup (AWSC) tahun 2017 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Selasa (4/10/2022).
Jaksa Limpahkan Kasus Tsunami Cup ke Pengadilan - Bendahara-Tsunami-Cup-Ditahan.jpg
For Serambinews.com
Jaksa pada Kejari Banda Aceh membawa tersangka Mirza Bin Ramli selaku bendahara AWSC ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banda Aceh di kawasan Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, Kamis (22/9/2022)
Jaksa Limpahkan Kasus Tsunami Cup ke Pengadilan - M-Zaini-Yusuf_kasus-dugaan-korupsi-Aceh-World-Solidarity-Cup-AWSC-tahun-2017.jpg
FOR SERAMBINEWS.COM
Penyidik Kejari Banda Aceh menahan Muhammad Zaini yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan turnamen sepak bola internasional Tsunami Cup atau Aceh World Solidarity Cup (AWSC) tahun 2017, Senin (19/9/2022)
Jaksa Limpahkan Kasus Tsunami Cup ke Pengadilan - turnamen-sepakbola-internasional-tsunami-cup-tahun-2017-di-pengadilan-tipikor-banda-aceh.jpg
FOR SERAMBINEWS.COM
Persidangan pembacaan putusan kasus korupsi pelaksanaan turnamen sepakbola internasional Tsunami Cup tahun 2017 di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat (20/5/2022)
Jaksa Limpahkan Kasus Tsunami Cup ke Pengadilan - stadion-harapan-bangsa_20170725_161211.jpg
SERAMBINEWS.COM/JALIMIN
Tim Panitia Pusat Tsunami Cup I sedang memeriksa rumput lapangan Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, Senin (24/7/2017).
Jaksa Limpahkan Kasus Tsunami Cup ke Pengadilan - tsunami-cup-i_20170723_103509.jpg
FOTO/IST
 Sekjen BOPI Pusat, Heru Nugroho bersama Pembina Panpel, H Zaini Yusuf, Kadispora Aceh Musri Idris dan Ketua Panpel M Sakdan Abidin saat membahas pelaksanaan Turnamen Sepakbola Internasional Tsunami Cup I 2017 di Lhong Raya, Banda Aceh, Minggu (23/7/2017).

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pelaksanaan turnamen sepak bola Tsunami Cup atau Aceh World Solidarity Cup (AWSC) tahun 2017 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Selasa (4/10/2022).

Dalam perkara tersebut telah ditetap dua tersangka yaitu Muhammad Zaini Alias Bang M Bin Alm Yusuf (adik Irwandi Yusuf, mantan gubernur Aceh) selaku Pembina Panitia AWSC 2017 dan Mirza Bin Ramli selaku Bendahara Panitia.

Kepala Kejari Banda Aceh Edi Ermawan SH MH melalui Kasi Intelijen Muharizal SH MH mengatakan, pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik merampungkan penyusunan berkas.

Sebelumnya, sudah ada dua terdakwa lain yang dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam kasus yang sama, yaitu Moh Sa'adan (ketua panitia) dan Simon Batara Siahaan (konsultan).

Setelah pelimpahan dilakukan, kata Muharizal, kewenangan penahanan kedua tersangka beralih ke pengadilan.

"Selanjutnya, majelis hakim akan menetapkan hari sidang dan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan terdakwa," imbuhnya.

Berdasarkan fakta penyidikan, ungkap Muharizal, kegiatan Aceh World Solidarity Cup (AWSC) tahun 2017 terselenggara dengan dana yang berasal dari APBA Perubahan tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh sebesar Rp 3.809.400.000.

Baca juga: Giliran Bendahara Tsunami Cup Ditahan Jaksa

Baca juga: Setelah M Zaini Yusuf, Giliran Bendahara Tsunami Cup Ditahan Jaksa Kejari Banda Aceh

Selanjutnya, penerimaan langsung oleh panitia pelaksana (panpel) yang bersumber dari sponsorship, sumbangan pihak ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat, dan penjualan tiket sebesar Rp 5.436.036.000.

"Bahwa penerimaan dan pengeluaran dana/uang untuk membiayai kegiatan AWSC ini tidak dilaksanakan berdasarkan standar baku pengelolaan keuangan negara, baik berupa tidak sesuai atau tidak didukung oleh bukti yang relavan," ungkap Muharizal.

Menurutnya, pengeluaran tidak memperhatikan usulan anggaran yang telah dibuatkan sebagaimana tujuan anggaran, transaksi atau pembiayaan tidak sesuai dengan prosedur baku dan lain sebagainya.

Sehingga berdasarkan laporan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Aceh telah terjadi kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 2.809.600.594.

"Bahwa terhadap tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP," demikian Muharizal.

Sementara Kuasa Hukum M Zaini, Zaini Djalil SH sebelumnya kepada Serambi, Senin 19 September 2022 menyatakan kecewa terhadap tindakan penyidik Kejari Banda Aceh yang menahan kliennya.

Ia menilai, alasan penyidik menahan M Zaini tidak tepat.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved