Berita Banda Aceh
Ditengah Guyuran Hujan, Mahasiswa Pertanian dari Tiga Kampus Geruduk DPRA
Saat pihak aparat keamanan meminta massa untuk berteduh sejenak dari guyuran hujan, mereka menolak dan tetap melakukan orasi.
Penulis: Indra Wijaya | Editor: Nurul Hayati
lihat foto
Dalam aksi itu, pihaknya juga menolak kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah berjalan sejak sebulan terakhir.
Sebab, dengan kebijakan kenaikan BBM tersebut, membuat kesejahteraan petani semakin sulit.
Baca juga: VIDEO VIRAL Aksi Emak-emak Asik Goyang-goyangkan Mobilnya Saat Isi BBM di SPBU, Adakah Fungsinya?
Pihaknya juga mendorong agar pemerintah menjamin ketersediaan BBM bersubsidi.
Kemudian, ia juga meminta agar pemerintah menjamin stabilitas harga produk pertanian dan agar segera menyelesaikan konflik Agraria di Aceh serta terwujudnya reforma agraria.
"Pemerintah juga harus menyelesaikan permasalahan irigasi pertanian. Sebab, saluran irigasi bagi petani di Aceh dinilai belum baik," ujarnya.
Selain itu kata Wahyu, pihaknya juga menuntut agar pemerintah untuk menjamin ketersedian pupuk bersubsidi di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Pihaknya, mendorong agar mengoptimalkan sistem pendistribusian pupuk bersubsidi itu secara merata dan tepat sasaran.
"Sarana dan prasarana produksi pertanian juga harus memadai, mulai dari pra panen dan pasca panen. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kita minta pemerintah mengoptimalkan sistem pemberian modal usaha bagi petani," pungkasnya.
Baca juga: VIDEO VIRAL Tanpa Corong, Pria ini Kesulitan Isi BBM dari Botol ke Dalam Tangki Motor
Dari Delapan Tuntutan, Tiga Segera Ditindaklanjuti
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRA, Bardan Sahidi kepada Serambi Indonesia mengatakan, dari delapan poin tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa, tiga diantaranya segera ditindaklanjuti.
Pertama kata Bardan, terkait monitoring penyaluran kuota pupuk bersubsidi bagi petani di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Ia mengatakan, dari hasil monitoring DPRA dengan Dinas Pertanian serta PT Pupuk Indonesia, kuota tersebut dibagi berdasarkan luas lahan pertanian, baik lahan basah dan lahan kering.
"Keresahan mahasiswa ini memang benar. Bahwa pupuk bersubsidi ini langkah. Langkahnya, karena penyalurannya itu tidak sampai ke titik distribusi," kata Bardan.
Karena hal itu lanjut dia, DPRA akan membentuk Tim Pansus di masing-masing daerah pemilihan, untuk memastikan kuota pupuk bersubsidi sesuai dengan luas lahan pertanian.
Kedua, terkait tuntunan tentang konflik agraria dan reforma agraria.
