Kontestasi Otoritas Agama di Indonesia

OLEH KHAIRIL MISWAR, Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Konsentrasi Pemikiran dalam Islam. Penulis Buku Islam Mazhab Hamok (2020)

BEBERAPA waktu lalu ini Konser Langit Hanan Attaki ditolak di sejumlah kabupaten di Jawa Timur (Jatim).

Penolakan itu terjadi di Gresik, Jember, Situbondo, Semenep dan Sidoarjo.

PWNU Jatim menyebut penolakan itu sebagai fenomena wajar.

Di antara argumen yang diajukan adalah metode dakwah Hanan Attaki yang dianggap tidak sesuai dengan kultur Jatim dan juga keterkaitannya dengan organisasi terlarang, HTI.

Namun sejauh mana kebenaran klaim ini, tidak ditemukan penjelasan yang memadai.

Sebelumnya nasib serupa juga dialami Khalid Basalamah.

Dia sempat mengalami penolakan dari beberapa ormas di Kota Palu karena diindikasikan sebagai penceramah Wahabi.

Selain itu, ceramah Basalamah yang sudah diagendakan di IPDN juga dibatalkan setelah mendapat sorotan dari pengguna media sosial.

Alasannya paham yang berbau kekerasan tidak dibolehkan di lingkungan IPDN.

Baca juga: Hanan Attaki Semangati Santri IQ, Kalau Lagi Down Ingat Orang Tua

Baca juga: Ustaz Hanan Attaki: Pemuda Aceh Miliki Potensi Besar

Dalam konteks ini, secara tidak langsung Basalamah diidentifikasi sebagai penganjur paham kekerasan, meskipun secara faktual tidak ditemukan bukti-bukti yang menguatkan argumen tersebut.

Sementara itu, di Aceh, meskipun telah dinobatkan sebagai “Provinsi Syariat” dengan adanya formalisasi syariat Islam yang melahirkan sejumlah qanun, aksi penolakan semisal ini juga lumayan marak.

Bahkan secara kuantitatif kasus- kasus ini lebih banyak terjadi di Aceh dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya penolakan sosok tertentu, lebih jauh penolakan ini bahkan pernah melahirkan gerakan sosial yang mencapai puncaknya pada 2015 dengan digelarnya Parade Aswaja di Masjid Raya Baiturrahman.

Aksi ini kemudian telah berdampak pada pelarangan pembangunan masjid Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen.