BPS Luncurkan Program Registrasi Sosial Ekonomi 2022

BANDA ACEH - Dalam rangka melakukan transformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah RI melalui Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dimulai sejak 15 Oktober hingga November 2022.

Program Regsosek 2022 itu mengusung tema "Satu Data untuk Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat".

Program itu diluncurkan untuk pendataan guna meluncurkan program-program pemerintah yang lebih tepat sasaran dan konvergen.

Kepala BPS Aceh Dr Ahmadriswan Nasution SSi MT mengatakan, program Regsosek itu dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia.

Ia mengatakan, untuk melakukan transformasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat perlu adanya dukungan data yang lengkap.

Oleh karena itu, BPS selaku penyedia data awal mendapat amanah dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendataan awal Regsosek 2022.

Sebelum melakukan pendataan, pihaknya terlebih dulu melakukan rapat koordinasi baik di tingkat pusat maupun provinsi.

Hal yang perlu dilakukan menyamakan persepsi baik di setiap lembaga dan instansi terkait kegiatan Regsosek.

"Untuk Aceh kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan hasil untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Regsosek ini," kata Ahmadriswan kepada Serambi, Jumat (14/10/2022).

Di Aceh sendiri, peluncuran program Regsosek itu dilakukan di depan Kantor BPS Aceh yang juga dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Baca juga: Aceh Selatan Terbaik Se-Aceh Tekan Angka Kemiskinan, Ini Data Kemiskinan Ekstrem BPS Aceh 2021/2022

Baca juga: BPS Rilis Data Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022, Aceh Selatan Terbaik Se-Aceh, Ini Respon Bupati Amran

Petugas Regsosek pun diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang diterima melalui hasil seleksi.

Nantinya, kata Ahmad, para petugas Regsosek tersebut akan mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan informasi seputar kondisi sosio ekonomi demografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset.

Kemudian, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan dan informasi sosial ekonomi lainnya.

"Selain itu, para petugas ini juga kita berikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Sebelum melakukan pendataan lanjut, para petugas Regsosek itu sudah diberikan pelatihan secara bertingkat.

Dikatakan Ahmad, pendataan itu direncanakan selesai tahun ini.

Kemudian, untuk percepatan pengelolaan nantinya akan dituntaskan pada awal tahun 2023.

Jadi, kata Ahmadriswan, berdasarkan data yang diolah pihaknya akan melakukan forum komunikasi publik yang melibatkan berbagai pihak.

Hal itu untuk melakukan pemeriksaan dan pemeringkatan mulai dari keluarga yang ekstrem, rumah tangga yang miskin, rumah tangga hampir miskin, dan seterusnya.

"Output yang diterima itu ialah basis data seluruh penduduk dan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Hal itu agar menjadi sumber informasi yang luar biasa untuk penyusunan program-program pemerintah.

Sebab, pemanfaatan dari data Regsosek tersebut lintas sektor mulai dari kementerian, lembaga, dan instansi berkaitan.

Melalui Regsosek tersebut diharapkan program yang diberikan kepada masyarakat lebih tepat sasaran dan konvergen.

"Data Regsosek ini hadir untuk melengkapi data-data yang sudah dikumpulkan, sehingga ke depan dapat menjadi data yang terintegrasi dan dimutakhirkan," ungkapnya.

Selain ia juga meminta peran aktif masyarakat untuk memberikan data yang pasti kepada para petugas.

Hal itu perlu dilakukan agar pemeringkatan kesejahteraan di masyarakat lebih terukur.

Sebab, adanya program yang diberikan baik bantuan sosial, pendidikan, dan sebagainya.

"Jadi data Regsosek ini menjadi basis datanya.

Peran aktif masyarakat diperlukan di sini," pungkasnya. (I)

Baca juga: BPS Luncurkan Program Registrasi Sosial Ekonomi Dimulai 15 Oktober hingga November 2022

Baca juga: BPS Aceh Rekrut 7.729 Petugas Registrasi Sosial Ekonomi untuk Pendataan Penduduk