100 Hari Pj Gubernur Aceh
100 Hari Pj Gubernur Aceh, Pengamat: Belum Ada Sesuatu yang Istimewa dan Banyak yang belum Selesai
Sepanjang 100 hari kerja Pj Gubernur Aceh, belum terlihat adanya perkembangan yang mengejutkan dan signifikan, serta serta masih banyak perkembangan.
Penulis: Sara Masroni | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Sepanjang 100 hari kerja Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, belum terlihat adanya perkembangan yang mengejutkan dan signifikan, serta serta masih banyak persoalan-persoalan yang belum selesai di Aceh.
"Masih banyak yang belum selesai, jadi kalau ditanyakan itu ya saya kira tidak ada yang istimewa," kata Pengamat, Drs Tabrani Yunis dalam Serambi Podcast bersama Hurriah Foundation bertajuk 'Capaian 100 Hari Pj Gubernur Aceh' dipandu host Tieya Andalusia pada Kamis (27/10/2022).
Ia melanjutkan, idealnya masyarakat punya harapan besar terhadap Pj Gubernur Aceh atas persoalan-persoalan yang dihadapi masa kepemimpinan Nova Iriansyah selama ini.
"Berbicara Pemerintahan Aceh bukan hanya bicara kantor gubernurnya, tetapi kita berbicara segala sektor di Aceh, semua instansi dan SKPA," kata Tabrani.
"Saya pikir SKPA-SKPA ini belum memberikan gambaran yang cukup positif," tambahnya.
Kemudian sulit juga menurutnya mengukur keberhasilan program 100 hari mengingat Pj gubernur memang tidak mempublikasi ke masyarakat apa yang menjadi programnya.
Selanjutnya, Tabrani juga menyoroti Pj Gubernur Aceh yang tidak melakukan reshuffle terhadap kepala-kepala dinas yang belum bekerja secara maksimal.
"Hanya berganti pucuk pimpinan, tetapi orang-orangnya yang selama ini mungkin kita sebut sebagai mafia, mereka tumbuh kembali menjadi mafia-mafia baru dan kita merasakan kehancuran," katanya.
Baca juga: Ditagih Pembangunan Mangkrak, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki: Sudah Dicatat, Mudah-mudahan Bisa
Sementara Dosen Kebijakan Publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar MSoc Sc dalam kesempatan yang sama menyampaikan ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan indikator mengukur kinerja Pj Gubernur Aceh.
Dalam sebuah konsep kepemimpinan, ia menjelaskan ada tiga hal yang harus dilakukan.
Pertama konsolidasi, kedua koordinasi antar lintas stakeholder baik ke tingkat daerah maupun pusat, ketiga aksi.
Kondisi politik di Aceh sebelum Achmad Marzuki dilantik sebagai Pj gubernur, terjadi pergesekan yang sangat luar biasa antara eksekutif dan legislatif.
Sehingga menurutnya, publik melihat elite-elite politik ini lebih serius mengurus kepentingan politiknya sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat.
