Pengamat Sorot 100 Hari Kerja Pj Gubernur Aceh

BANDA ACEH - Pengamat politik Drs Tabrani Yunis menyebut, sepanjang 100 hari kerja Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, belum terlihat adanya perkembangan yang mengembirakan masyarakat banyak.

"Masih banyak yang belum selesai, jadi kalau ditanyakan itu ya saya kira tidak ada yang istimewa," kata Tabrani Yunis dalam Serambi Podcast bersama Hurriah Foundation bertajuk 'Capaian 100 Hari Pj Gubernur Aceh' dipandu host Tieya Andalusia pada Kamis (27/10/2022).

Ia melanjutkan, idealnya masyarakat punya harapan besar terhadap Pj Gubernur Aceh atas persoalan-persoalan yang dihadapi masa kepemimpinan Nova Iriansyah selama ini.

"Berbicara Pemerintahan Aceh bukan hanya bicara kantor gubernurnya, tetapi kita berbicara segala sektor di Aceh, semua instansi dan SKPA," kata Tabrani.

"Saya pikir SKPA-SKPA ini belum memberikan gambaran yang cukup positif," tambahnya.

Kemudian sulit juga menurutnya mengukur keberhasilan program 100 hari mengingat Pj gubernur memang tidak mempublikasi ke masyarakat apa yang menjadi programnya.

Selanjutnya, Tabrani juga menyorot Pj Gubernur Aceh yang tidak melakukan reshuffle terhadap kepala-kepala dinas yang belum bekerja maksimal.

"Hanya berganti pucuk pimpinan, tetapi orang-orangnya yang selama ini mungkin kita sebut sebagai mafia, mereka tumbuh kembali menjadi mafia-mafia baru dan kita merasakan kehancuran," katanya.

Sementara Dosen Kebijakan Publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar MSoc Sc dalam kesempatan yang sama menyampaikan ada beberapa hal yang juga bisa dijadikan indikator mengukur kinerja Pj Gubernur Aceh.

Dalam sebuah konsep kepemimpinan, ia menjelaskan ada tiga hal yang harus dilakukan.

Pertama konsolidasi, kedua koordinasi antar lintas stakeholder baik ke tingkat daerah maupun pusat, ketiga aksi.

Baca juga: Pj Gubernur Bahas Literasi hingga Bahasa Bersama Kadisdik Se-Aceh

Baca juga: Pj Gubernur dan Pejabat Kompak Pakai Sarung Bersama Kalangan Dayah

Kondisi politik di Aceh sebelum Achmad Marzuki dilantik sebagai Pj gubernur, terjadi pergesekan yang sangat luar biasa antara eksekutif dan legislatif.

"Ada yang positif dari segi perspektif yang berbeda, pasca pak Achmad Marzuki dilantik, perseteruan-perseteruan ini menjadi hilang, ini sebuah nilai yang positif," kata Eka.

Karena menurutnya, untuk membangun sebuah daerah tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya komunikasi yang baik.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA menjelaskan, perlu dipahami bahwa keberadaan Pj itu adalah penugasan, bukan dipilih secara politik.