Luar Negeri
Saifullah Paracha, Narapidana Tertua Guantanamo Dibebaskan, 19 Tahun Dipenjara Tanpa Persidangan
“Kami senang bahwa seorang warga negara Pakistan yang ditahan di luar negeri akhirnya bersatu kembali dengan keluarganya.”
Dalam laporan Amnesty, AS dituduh melakukan pelanggaran HAM berat di Guantanamo, termasuk penyiksaan terhadap narapidana. Menurut Daphne, laporan tersebut disusun dari berbagai penyelidikan, termasuk laporan komisi dinas rahasia di Senat AS.
Kamp Guantanamo di pesisir selatan Kuba sudah menjadi pangkalan militer AS sejak lebih dari 100 tahun lalu. Namun, baru pada Januari 2002, kompleks tersebut direnovasi untuk ikut menampung sebuah penjara rahasia untuk tersangka teroris.
Anthony Natale, kuasa hukum terdakwa teroris, Abdul Rahim al Nashiri, ikut mengecam kebijakan di Washington. "Kita mengorbankan semua yang menjadikan negara ini sebuah negara bebas, dengan kesetaraan hak untuk semua,” tukasnya.
Rencana penutupan
Rencana awal penutupan Guantanamo sudah pernah diumumkan pada era George W Bush. Penerusnya, bekas Presiden Barack Obama juga menjanjikan penutupan.
Namun, AS saat itu kesulitan mencari negara yang mau menampung bekas tahanan Guantanamo.
Obama kehilangan momentum politik ketika Partai Republik merebut mayoritas di Kongres, yang kemudian meloloskan Undang-undang untuk melarang "semua individu yang pernah ditahan di Guantanamo untuk memasuki wilayah AS,” kata Nancy Hollander.
Dengan begitu tertutup kemungkinan untuk memindahkan para tahanan dari Guantanamo ke daratan Amerika.
Upaya politik menutup penjara Guantanamo terhenti di era bekas Presiden Donald Trump.
Dia secara terang-terangan mengumumkan niat untuk tetap membuka penjara teror di negeri jiran tersebut.
Partai Republik berdalih, Guantanamo masih menjadi jaminan keamanan bagi AS untuk menghadapi terorisme global.
Kini giliran Presiden Joe Biden yang mengumumkan niat untuk menutup Guantanamo selama masa jabatannya. Namun, ketika komisi dinas rahasia di Senat AS membahas rencana tersebut, tidak seorang pun pejabat pemerintahan Biden yang ikut hadir.
Hal itu, kara Nancy Hollander, membuktikan betapa pemerintahan AS "tidak pernah berusaha menepati janjinya.”