Breaking News

Luar Negeri

Belanda Akui Salah dan Bakal Meminta Maaf Secara Resmi Terkait Perbudakan di Masa Penjajahan

Menyadari akan kesalahan yang dilakukan di masa lampau, Pemerintah Belanda siap untuk membuat permintaan maaf resmi atas perbudakan di era penjajahan.

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Amirullah
Kompasiana/IST
Perbudakan Belanda terhadap Indonesia di era penjajahan 

Belanda Akui Salah dan Bakal Meminta Maaf Secara Resmi Terkait Perbudakan di Masa Penjajahan

SERAMBINEWS.COM, AMSTERDAM – Menyadari akan kesalahan yang dilakukan di masa lampau, Pemerintah Belanda siap untuk membuat permintaan maaf resmi atas perbudakan di era penjajahan.

Permintaan maaf itu akan dilakukan Belanda pada Desember 2022 mendatang.

Kabar ini diungkapkan media lokal Belanda, RTL, pada Kamis (3/11/2022), mengutip dari DutchNews.nl.

Pemerintah Belanda juga menyiapkan dana 200 juta Euro atau Rp 3 Triliun (kurs Rp 15.386) untuk pembiayaan proyek-proyek sebagai bentuk kesadaran akan masa lalu.

Selain itu, Pemerintah Belanda juga akan mengalokasikan 27 juta Euro atau Rp 415 Miliar untuk membangun museum tentang perbudakan di negara tersebut.

Secara total, ada sembilan kementerian yang berkontribusi pada proyek tersebut.

Baca juga: PM Belanda Minta Maaf Terkait Kekejaman Masa Penjajahan di Indonesia

Permintaan maaf, yang belum dikonfirmasi secara resmi, akan dilakukan pada pertengahan Desember dan merupakan tanggapan langsung terhadap rekomendasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda pada tahun lalu.

Ada beberapa petunjuk kuat tahun ini bahwa permintaan maaf sedang dibuat, dan mayoritas anggota parlemen telah meminta kabinet untuk melakukannya.

Selain itu, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengatakan bahwa sudah waktunya untuk pengakuan sebagai negara yang melakukan perbudakan.

Hal itu diungkapakan Rutte selama kunjungan resmi singkat ke bekas jajahan Belanda di Suriname pada bulan September lalu.

Pada tahun 2023, 150 tahun sejak undang-undang Belanda untuk menghapus perbudakan benar-benar diberlakukan.

Ini, kata perdana menteri, berarti pemerintah harus membuat pengakuan atas penderitaan mengerikan yang menimpa mereka yang diperbudak.

“Pengakuan perjuangan dan perlawanan yang ada. Dan, tentu saja, pengakuan dampak sosial dari periode perbudakan pada hari ini,” kata Rutte.

Baca juga: Kilas Balik Perjuangan Habib Abdurrahman Teupin Wan Melawan Penjajahan Belanda Selama 38 Tahun

Meski mendapat tekanan dari dua partai koalisi, Rutte selalu menolak untuk meminta maaf atas peran Belanda dalam perbudakan, dengan mengatakan itu tidak pantas .

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved