Breaking News:

Berita Banda Aceh

MPU Aceh Keluarkan Fatwa, Haram Orang Mampu Tapi Terima Bantuan

MPU Aceh mengeluarkan fatwa dan taushiyah tentang penggelolaan dan distribusi subsidi menurut perspektif syariat Islam pada Rabu (16/11/2022).

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/ZAINAL ARIFIN M NUR
Tgk H Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. MPU Aceh Keluarkan Fatwa, Haram Orang Mampu Tapi Terima Bantuan 

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa dan taushiyah tentang penggelolaan dan distribusi subsidi menurut perspektif syariat Islam pada Rabu (16/11/2022).

Fatwa itu ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fakta yang terjadi dalam masyarakat terdapat ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan dan distribusi bantuan subsidi.

Fatwa dan taushiyah tersebut ditetapkan oleh tim perumus dalam sidang paripurna VII tahun 2022 di Aula MPU Aceh pada Rabu (16/11/2022).

Tim perumus terdiri atas Koordinator yang juga Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali, Ketua Tim Drs Tgk H Asnawi Abdullah MA, Sekretaris Tim Tgk H Helmi Imran SHI MA, dan anggota Tgk Bardi Akarta, Tgk H Syarifuddin Ali SHI MH, Tgk Abdul Rani Adian, serta Tgk H Faisal Abdullah SSosI.

Baca juga: Ustaz Derry Sulaiman Ajak Petarung MMA Isi Tausyiah di Aceh Tamiang

"Latarbelakang ditetapkan fatwa ini karena masyarakat meminta MPU untuk mengkaji permasalahan distribusi bantuan dan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lapangan," kata Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali.

Ada delapan poin fatwa yang ditetapkan oleh MPU Aceh.

Di antaranya menerangkan bahwa subsidi wajib dikelola dan didistribusi secara amanah, adil dan tepat sasaran.

"Hukum dasar subsidi pemerintah kepada rakyat dalam kondisi ekonomi yang stabil adalah mubah."

"Hukum subsidi pemerintah kepada rakyat dalam kondisi ekonomi yang mengancam kestabilan negara adalah wajib." 

"Penyelewengan dan penyalah-gunaan subsidi oleh kelompok atau perorangan, baik dengan cara penimbunan atau lainnya adalah haram," demikian bunyi fatwa MPU Aceh.

Baca juga: Ketua DPRA Minta Pelaksana Even Pedomani Keputusan MPU Aceh

Menurut Tgk Faisal, selama ini ada kasus di mana ada orang yang tidak berhak dapat bantuan subsidi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena ada hubungan kerabat dengan orang-orang tertentu.

"Yang berhak tidak dapat. Ada yang memalsukan data demi bantuan.

Dalam distribusi juga kadang hilang rasa kemanusiaan. Pemanfaatan bantuan wajib pada yang bermanfaat menurut agama," ujarnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved