Breaking News

Internasional

Dewan HAM PBB Gelar Pertemuan Mendadak, Kutuk Tindakan Keras Pasukan Keamanan Iran ke Demonstran

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengadakan pertemuan mendadak pada Kamis (24/11/2022) untuk membahas kondisi di Iran.

Editor: M Nur Pakar
AFP/UGC
Pasukan keamanan Iran memperingatkan penduduk di sebuah kompleks di Distrik Chitgar di Ibu Kota Teheran agar tidak ikut demonstrasi, Selasa (1/11/2022). 

SERAMBINEWS.COM, JENEWA - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengadakan pertemuan mendadak pada Kamis (24/11/2022) untuk membahas kondisi di Iran.

Dewan HAM juga membahas rencana akan meluncurkan penyelidikan internasional tingkat tinggi atas tindakan keras mematikan pasukan keamanan terhadap protes massal yang mengguncang Iran.

Sesi khusus tentang situasi hak asasi manusia yang memburuk di Iran digelar di Jenewa, Swiss.

Kepala Dewan HAM PBB yang baru Volker Turk membuka proses dalam penampilan pertamanya di hadapan dewan.

Pertemuan itu, diminta oleh Jerman dan Islandia dengan dukungan lebih dari 50 negara, menyusul protes selama dua bulan di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun.

Pihak berwenang semakin bertindak keras karena demonstrasi telah menyebar ke seluruh negeri dan membengkak menjadi gerakan luas melawan teokrasi yang telah memerintah Iran sejak 1979.

Setidaknya 416 orang, termasuk 51 anak-anak, telah tewas di seluruh Iran akibat tindakan keras sejak kematian Amini, menurut kelompok HAM Iran yang berbasis di Norwegia.

Baca juga: Aktris AS, Jessica Chastain Mendukung Aksi Demonstrasi di Iran, Tulis Nama Mahsa Amini di Kaosnya

Ribuan pengunjuk rasa damai juga telah ditangkap, termasuk banyak wanita, anak-anak dan jurnalis, dan sejauh ini enam orang telah dijatuhi hukuman mati.

Selama sesi Kamis (24/11/2022), para diplomat memperdebatkan seruan untuk penyelidikan internasional atas dugaan pelanggaran yang terkait dengan protes yang sedang berlangsung.

Apa yang disebut misi pencari fakta internasional independen harus memasukkan dimensi gender dari pelanggaran semacam itu dalam penyelidikannya.

Hal itu berdasarkan draf resolusi yang diajukan oleh Jerman dan Islandia.

Teks tersebut meminta penyelidik untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan, dan menganalisis bukti pelanggaran tersebut, dan menyimpan bukti untuk penuntutan di masa mendatang.

Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, yang seperti mitranya dari Islandia berada di Jenewa untuk sesi tersebut.

Baerboc menekankan di Twitter betapa pentingnya bagi para korban mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.

Diplomat dan aktivis HAM menyuarakan dukungan kuat untuk inisiatif tersebut.

Baca juga: Pasukan Keamanan Iran Gunakan peluru Tajam dan Senjata Berat Tumpas Demonstrasi di Kurdi

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved