Pimpinan Dayah Berkumpul di Pendopo Bupati Pidie

SIGLI - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie menggelar muzakarah ulama di Pendopo Bupati setempat, Senin (5/12/2022).

Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari pimpinan dayah dibuka Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto MSi.

Ketua MPU Pidie, Tgk H Muhammad Ismi atau Abu Ilot, dalam sambutannya antara lain, Senin (5/12/2022) mengatakan, muzakarah ulama dilaksanakan di Pendopo Bupati secara terbuka, dengan konsep nuansa kebersamaan untuk memuliakan tamu atau peumulia jameue.

Pelaksaan muzakarah ulama di pendopo merupakan keinginan dari Pj Bupati Pidie.

“Kami menilai kegiatan seperti ini perlu dilanjutkan di masa mendatang," ujarnya.

Kata Abu Ilot, muzakarah ulama dilaksanakan MPU di penghujung tahun 2022, yang bersamaan dengan pelaksaan PORA XIV di Pidie.

Tentunya even tersebut sangat membutuhkan SDM handal serta dilaksakan secara kompak dengan melibatkan semua pihak.

Menurutnya, untuk memperoleh predikat baik bagi Pidie sebagai tuan rumah, di saat kontingen kabupaten/kota lain membawa pulang medali.

Namun, di sisi lain kontingen kabupaten/kota tidak mengetahui, bahwa Pidie memiliki kapasitas dan integritas menjadi tuan tumah setiap even.

Menurutnya, Pidie pernah mendapatkan predikat terbaik saat Pidie menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ.

Baca juga: RADAD Gelar Muzakarah Ulama, Abuya Mawardi: Karamah Abuya Muda Waly Tidak Diwarisi ke Anak

Baca juga: Ini Masalah yang Dibahas Dalam Muzakarah Ulama di Masjid An Nur Tanah Luas Aceh Utara

Untuk itu, pada pelaksanaan PORA tahun ini supaya tidak melanggar dengan ketentuan Syariat Islam yang berlaku di Aceh.

"Saya rasa masalah itu menjadi komitmen kita bersama, agar even dilaksanakan di Pidie tidak melanggar dengan hukum dan agama, yang sesuai dengan Syari'at Islam," tegasnya.

Wakil Ketua MPU Pidie, Tgk Ilyas Abdullah, kepada Serambi, Senin (5/12/2022), menyebutkan, muzakarah ulama itu menghadirkan dua narasumber.

Adalah Dr Tgk Zaki Fuad MA (Dewan Ekonomi Syariah Aceh) dengan judul makalah realita penerapan ekonomi syari'ah di Aceh dan Tgk H Helmi Imran MA, dengan judul makalah problematika penundaan pembagian harta warisan.

Menurutnya, problematika penundaan pembagian harta warisan perlu dipresentasikan dalam muzakarah ulama.

Sebab, ada penundaan diharamkan.

Seperti penundaan tanpa disertai izin dan persetujuan ahli waris.

Selain itu, penundaan dengan tujuan menghalangi sebagian ahli waris untuk memperoleh haknya dan penundaan dengan tujuan menguasai harta warisan secara sepihak dengan cara perlahan-lahan.

Penundaan yang diharamkan, termasuk katagori menzalimi hak orang lain, dengan cara memakan harta orang lain secara bathil.

Apalagi jika ahli waris merupakan anak yatim.

"Untuk rekomendasi hasil muzakarah belum kita putuskan, mungkin hari ini kita akan mengambil hasil rekomendasi muzakarah ulama," pungkasnya.

Berkat Doa Ulama

Baca juga: Lima Ulama Ternama Dijadwalkan Isi Muzakarah Ulama di Aceh Utara 

Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto, kepada Serambi, kemarin, menyebutkan, pelaksanaan muzakarah ulama di Pendopo Bupati yang kesannya dinilai dilakukan secara berlebihan.

Bahwa, pelaksaannya seperti nuansa santri.

" Perlu diketahui semua yang terjadi itu berkat doa-doa ulama.

Untuk itu, peran ulama itu harus terus mendampingi setiap kebijakan Pemkab Pidie," ujarnya.

Dengan begitu, kata Wahyudi Adisiswanto, Pemkab Pidie akan menjadi kuat dengan adanya dukungan penuh para ulama.

Persoalan yang masih melingkari pemerintah yang masih banyak, tapi justru persoalan itu tidak terasa dengan iringan doa-doa alim ulama.

" Seperti ajang PORA yang murupakan hajatan akbar yang awalnya kita minta diundurkan Juni 2023, ternyata pada Desember 2022 sesuai jadwal.

Sehingga kita pada kondisi waktu minimal dengan hasil maksimal.

Namun, kenyataannya banyak kemajuan kita berada di depan daripada 23 kabupaten/kota.

Itu ridha dan doa ulama," ujarnya.(naz)

Baca juga: Ini 10 Rekomendasi Hasil Muzakarah Ulama di Lhokseumawe

Baca juga: Ini Hasil Muzakarah Ulama di Aceh Utara