Bemnus Demo DKP Aceh, Pertanyakan Kasus Dugaan Hibah Rp 196 Miliar

Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh itu, menuntut agar DKP Aceh untuk membuka secara transparan, terkait isu penyelewengan anggaran dana hibah sebesar Rp 196 miliar pada tahun 2019.

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Mahasiswa dari perkumpulan BEM Nusantara melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh, Senin (12/12/2022).

Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh itu, menuntut agar DKP Aceh untuk membuka secara transparan, terkait isu penyelewengan anggaran dana hibah sebesar Rp 196 miliar pada tahun 2019.

Koordinator Aksi, Muhammad Khalis mengatakan, selain persoalan dana hibah, pihaknya melakukan aksi tersebut sebagai langkah untuk memperjuangkan hak nelayan.

Pasalnya, ia juga mempertanyakan untuk pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI), yang selama ini dikeluhkan oleh para nelayan. 

Dalam proses pengurusannya, dinilai sangat lama.

"Kemudian kita juga meminta kepada Kadis DKP, untuk memaksimalkan kinerja pegawai dalam pelayanan administrasi," kata Khalis kepada wartawan.

Selain itu lanjut dia, pihaknya mendesak kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk memperhatikan dan mengoptimalkan fasilitas TPI di setiap daerah.

Baca juga: DKP Aceh Bantu Alat Selam untuk Kembangkan Wisata Selam di Anoi Itam Sabang

Kemudian, meminta kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk membuka dan transparan serta bertanggung jawab terhadap dugaan isu penyelewengan anggaran dana sebesar 196 miliar pada tahun 2019.

"Pada poin ini, kita banyak di intervensi oleh berbagai pihak saat hendak melakukan aksi," ujarnya.

Pihaknya mendesak kepada Kepala DKP Aceh, untuk memenuhi semua tuntutan massa maksimal selama tiga bulan. 

Jika tidak, pihaknya mendesak agar Kadis turun dari jabatannya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Kariamansyah mengatakan, terkait tuntutan tersebut, pihaknya sudah melakukan apa yang diminta oleh mereka. 

Salah satunya proses perizinan.

Ia mengatakan, jika nelayan sudah melengkapi dokumen, pihaknya pasti akan cepat memprosesnya. 

"Dan itu merupakan komitmen Kepala Dinas untuk membantu nelayan-nelayan kita melaut," kata Kariamansyah.

Baca juga: DKP Aceh Resmikan Pembangunan SPBUN Buat Nelayan

Misal lanjutnya, soal nelayan yang sulit mendapat BBM, pihaknya juga sudah mengumpulkan stakeholder terkait untuk membahas permasalahan tersebut.

Terkait dengan penyelewengan anggaran dana hibah, dia mengatakan, saat ini kasus tersebut sedang diteliti dokumennya oleh pihak penegak hukum.

Terkait dana tersebut, ia mengatakan itu merupakan program kegiatan, baik budidaya maupun pengadaan alat tangkap yang ditujukan ke masyarakat. 

Namun dalam proses penyelidikan, dana tersebut disebut dana hibah.

"Kita tinggal menunggu hasilnya saja. Apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak," jelasnya.

Kariamansyah menjelaskan, terkait hibah anggaran itu, pihaknya masih menunggu proses pengkajian oleh Kejati Aceh. 

Kemudian, terkait adanya dugaan pungli dalam proses perizinan dan sebagainya, ia dengan tegas membantah hal tersebut.

Sebab DKP Aceh hanya mengeluarkan rekomendasi saja, sedangkan untuk proses izin dikeluarkan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP).

"Jadi tidak benar kita ada meminta fee untuk pembuatan izin itu. Untuk izin, tergantung dari pihak yang mengurus lengkap atau tidak. Sebab harus lengkap sesuai aturan tidak sembarangan, namun di sini kadang terjadi perbedaan pemahaman," pungkasnya. (*)

Baca juga: DKP Aceh dan Mitra Terkait Tanam Mangrove dan Bersihkan Pantai di Pelabuhan Perikanan Lampulo