Berita Banda Aceh
BEM Nusantara Demo DKP Aceh, Pertanyakan Kasus Dugaan Penyelewengan Hibah Rp 196 Miliar
Ratusan mahasiswa dari perkumpulan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi demonstrasi di Depan Kantor DKP
lihat foto
BANDA ACEH - Ratusan mahasiswa dari perkumpulan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi demonstrasi di Depan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Aceh, Senin (12/12/2022).
Aksi yang dilakukan mahasiswa dari berbagai kampus di Aceh itu, menuntut agar DKP Aceh membuka secara transparan terkait isu penyelewengan anggaran dana hibah sebesar Rp 196 miliar pada tahun 2019.
Koordinator Aksi, Muhammad Khalis, mengatakan, selain persoalan dana hibah, aksi yang mereka lakukan itu juga untuk memperjuangkan hak nelayan.
Ia juga mempertanyakan pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yang dikeluhkan nelayan selama ini.
Di mana dalam proses pengurusannya dinilai sangat lama.
"Kami juga meminta kepada Kepala DKP Aceh untuk memaksimalkan kinerja pegawai dalam pelayanan administrasi," kata Khalis kepada wartawan.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya mendesak Kepala DKP Aceh untuk memperhatikan dan mengoptimalkan fasilitas TPI di setiap daerah.
Khalis juga meminta Kepala DKP Aceh untuk membuka dan transparansi dan bertanggung jawab terhadap dugaan isu penyelewengan anggaran dana sebesar Rp 196 miliar pada tahun 2019.
"Pada poin ini, kami banyak diintervensi oleh berbagai pihak saat hendak melakukan aksi," tandasnya.
Khalis mendesak Kepala DKP Aceh untuk memenuhi semua tuntutan massa maksimal selama tiga bulan.
Jika tidak, pihaknya mendesak agar Kadis turun dari jabatannya.
Baca juga: Ganjar Apresiasi BEM Nusantara
Baca juga: BEM Nusantara Geruduk Markas Polres Bima Setelah Penangkapan 10 Mahasiswa
Terkait tuntutan itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Kariamansyah, mengatakan, pihaknya sudah melakukan apa yang diminta mahasiswa. Salah satunya proses perizinan
Dikatakan, jika nelayan sudah melengkapi dokumen, pihaknya pasti akan cepat memproses.
"Itu merupakan komitmen Kepala Dinas untuk membantu nelayan-nelayan kita melaut," kata Kariamansyah.
Terkait sulitnya nelayan mendapat BBM bersubsidi, DKP Aceh juga sudah mengumpulkan stakeholder terkait untuk membahas permasalahan tersebut.
