BEM Nusantara Demo DKP Aceh, Pertanyakan Kasus Dugaan Penyelewengan Hibah Rp 196 Miliar

Soal penyelewengan anggaran dana hibah, Kariamansyah mengatakan, saat ini kasus tersebut sedang diteliti dokumennya oleh pihak penegak hukum.

Terkait dana tersebut, ia mengatakan itu merupakan program kegiatan baik budidaya maupun pengadaan alat tangkap yang ditujukan ke masyarakat.

Namun dalam proses penyelidikan, dana tersebut disebut dana hibah.

"Kita tinggal menunggu hasilnya saja.

Apakah itu sesuai dengan aturan atau tidak," jelasnya.

Dikatakan, terkait hibah anggaran itu, pihaknya masih menunggu proses pengkajian oleh Kejati Aceh.

Baca juga: Beda Sikap BEM SI dan BEM Nusantara Terkait Rencana Aksi 11 April

Kemudian, terkait adanya dugaan pungli dalam proses perizinan dan sebagainya, ia dengan tegas membantah hal tersebut.

Sebab DKP Aceh hanya mengeluarkan rekomendasi saja, sedangkan untuk proses izin dikeluarkan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP).

"Jadi tidak benar kita ada meminta fee untuk pembuatan izin itu.

Untuk izin, tergantung dari pihak yang mengurus lengkap atau tidak.

Sebab harus lengkap sesuai aturan tidak sembarangan namun di sini kadang terjadi perbedaan pemahaman," pungkasnya.

Tuntut Copot Kadisdik

Aksi demonstrasi juga dilaksanakan puluhan pemuda di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (12/12/2022).

Massa menuntut Pj Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh sebagai tindak lanjut dari rekomendasi DPRA.

Selain itu, massa juga mendesak agar Pj Gubernur jangan menutup mata melihat permasalahan pendidikan di Aceh.