Breaking News:

Salam

Warning dari KPK

Alexander Marwata mengaku pihaknya sudah memetakan instansi-instansi negara dan daerah yang pejabatnya rawan terjerat tindak pidana korupsi

Editor: bakri
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata 

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Alexander Marwata mengaku pihaknya sudah memetakan instansi-instansi negara dan daerah yang pejabatnya rawan terjerat tindak pidana korupsi.

"Aparat penegak hukum, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, BPN itu rawan pungli," papar Alex.

Menurut Alex, mitigasi terhadap risiko korupsi itu dilakukan KPK dengan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat.

"Ada 300.000 lebih penyelenggara negara yang wajib lapor.

Dari itu kita petakan instansi mana sih yang paling rawan," katanya.

Yang menjadi persoalan atau kendala bagi KPK dalam pemetaan itu sudah pasti karena banyak pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN.

Padahal, pelaporan tersebut kewajiban setiap penyelenggara negara, termasuk anggota dewan, sesuai pasal 5 ayat 3 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Sikap tersebut tidak hanya melanggar UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, tetapi juga menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam menjalankan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 13 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK disebutkan bahwa KPK melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN sebagai langkah atau upaya pencegahan.

Menurut catatan ada 384.298 wajib lapor secara nasional.

Dan, pada pertengahan tahun ini saja ada 15.649 pejabat belum menyampaikan LHKPN.

Yang paling rendah kesadaran menyampaikan LHKPN adalah pejabat-pejabat legislatif, yakni para wakil rakyat.

Baca juga: Bupati Bangkalan Abdul Latif Ditahan KPK Terkait Suap Jabatan, Miliki Harta Kekayaan Rp 9,9 Miliar

Baca juga: KPK Tahan M Syahrir Kepala Kanwil BPN Riau, Terima Suap 120 Ribu Dolar dan Gratifikasi Rp 9 Miliar

Dari total 20.082 anggota dewan yang wajib lapor, hanya 87,05 persen yang membuat LHKPN.

Sedangkan pejabat eksekutif tercatat 96,12 persen dari total 305.688 wajib lapor yang sudah menyampaikan LHKPN.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved