Tak Lolos Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Gugat KPU ke Bawaslu, Bawa 57 Alat Bukti

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Partai Ummat mengajukan gugatan sengketa terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Partai Ummat sebelumnya dinyatakan KPU tak lolos verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Akibatnya, mereka tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana menganggap keputusan KPU RI itu tidak adil dan keliru.

Dalam gugatan sengketa ini, Denny mengatakan bahwa pihaknya membawa dokumen setebal 114 halaman.

"Dalam permohonan tersebut, kami menguraikan secara detail dan rinci mengapa Partai Ummat seharusnya lolos dan layak dijadikan peserta Pemilu 2024," ujar Denny dalam jumpa pers, Jumat (16/12/2022).

"Diajukan juga bukti-bukti, baik berupa dokumen hukum Partai Ummat, maupun bukti keanggotaan Partai Ummat, termasuk KTP, KTA, dan video yang membuktikan kelayakan Partai Ummat untuk diloloskan dalam verifikasi faktual," ujar dia.

Ia mengatakan, Partai Ummat melengkapi gugatan ini dengan 57 alat bukti, termasuk di dalamnya 16 flashdisk yang diklaim mewakili 6.000-an bukti yang dihimpun mereka.

"Kami juga mencatat, bahwa independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 harus dijaga bersama-sama, agar tidak terjatuh menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu untuk kekuatan ataupun kelompok politik tertentu saja," kata Denny.

Ia menegaskan bahwa gugatan sengketa ini akan berfokus pada 2 provinsi di mana Partai Ummat dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan, yaitu Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.

"Kalau ingin didetailkan tentu tak tertutup kemungkinan ada wilayah-wilayah lain yang punya problem beraneka ragam. Namun sekali lagi, kami tim Partai Ummat memilih konsentrasi di 2 wilayah yang tadi disampaikan," ujar dia.

Baca juga: Partai Ummat Satu-satunya yang tak Lolos Peserta Pemilu 2024

Penyebab Partai Ummat Gagal Ikut Pemilu 2024

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tidak keberatan jika pengurus Partai Ummat mengajukan gugugatan hasil verifikasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.

Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, selama proses pendaftaran, KPU memberi kesempatan kepada semua partai politik untuk menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi verifikasi faktual di setiap tingkatan, mulai di KPU kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Namun, di dua provinsi, liaison officer dari Partai Ummat tidak menyatakan keberatan atas hasil verifikasi. 

Dua provinsi tersebut yakni di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. 

Idham juga telah memastikan ke petugas KPU provinsi bahwa tidak ada pengajuan keberatan dari Partai Ummat saat dinyatakan tidak lolos di dua provinsi.

 Menurut Idham, jika Partai Ummat merasa ada hak-hak yang terlanggar dalam proses verifikasi di lapangan, mereka bisa menyampaikan keberatan saat rekapitulasi hasil verifikasi tingkat kota/kabupaten dan provinsi.

Faktanya, surat keberatan partai besutan Amien Rais itu hanya disampaikan di tingkat KPU RI. 

Di tingkat kabupaten dan kota serta provinsi, kata Idham, tidak ada keberatan.

"Keberatan baru disampaikan di tingkat pusat. Sedangkan KPU RI posisinya hanya rekapitulator akhir," ujar Idham, Kamis (15/12/2022).

Lebih lanjut, Idham menjelaskan, KPU mempersilakan Partai Ummat jika mau mengambil langkah hukum atas keputusan KPU. Hal tersebut merupakan hak politik Partai Ummat.

 
"UU Pemilu telah menjamin keadilan pemilu yang diatur di dalam pasal 466 sampai 472 UU Nomor 7 Tahun 2017, ada sengketa proses yang bisa ditempuh di Bawaslu ataupun di PTUN," ujar Idham.

Partai Ummat diketahui tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024. 

KPU memutuskan partai yang dipimpin Ridho Rahmadi itu tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan. 

Partai Ummat TMS secara nasional karena TMS di Provinsi NTT dan Sulut.

Di NTT, Partai Ummat hanya berhasil memenuhi syarat (MS) di 12 kabupaten/kota, padahal syarat minimal adalah 17 kabupaten/kota. 

Sedangkan di Sulut, syarat minimal harus MS di 11 kabupaten/kota, sedangkan Partai Ummat hanya MS di 1 kabupaten/kota.

Baca juga: Hasil Penataan, Dapil Kutaraja-Meuraxa Bertambah Satu Kursi pada Pemilu 2024

Baca juga: WTP Tujuh Tahun Secara Beruntun, Pemerintah Aceh Terima Penghargaan dari Kemenkeu

Baca juga: PH Persilahkan Terdakwa Minta Majelis Hakim Cabut BAP Polisi, Soal Kasus Penembakan Warga Indrapuri

Kompas.com: Partai Ummat Gugat KPU, Bawa 57 Alat Bukti ke Bawaslu