Gerindra Komit Perjuangkan Butir MoU Helsinki, Pergantian TA Khalid tak Ada Hubungan dengan Mualem

Lihatlah negara-negara yang sedang berkonflik. Tidak ada pembangunan, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonominya. Akhirnya tidak ada yang menang di dalamnya.

Kami merasa perjanjian MoU Helsinki adalah kemenangan rakyat Aceh, rakyat Indonesia yang harus kita junjung tinggi.

Dan menjadi contoh bagi negara-negara di dunia, bagaimana sebuah konflik yang sudah memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan memakan ribuan korban, akhirnya bisa selesai dengan tanda tangan di atas meja oleh kedua belah pihak.

Baca juga: NasDem Meroket di Aceh Karena Faktor Anies, Bagaimana dengan Gerindra?

Itu menggambarkan bahwa kedua pihak ingin mengakhiri semuanya dalam kondisi damai. Itulah sebabnya Bapak Prabowo mengatakan kepada kami, berilah kebaikan kepada masyarakat Aceh atas apa yang sudah mereka beri kebaikan kepada kami.

Penunjukan Fadhlullah sebagai Ketua DPD Gerindra Aceh, apa mungkin sebagai komitmen Gerindra memperjuangkan hak-hak Aceh?

Benar, itu bagian dari komitmen kami. Kami ingin misal undang-undang tentang Pemerintah Aceh yang sudah dilakukan pada tahun 2002.

Pertanyaannya apakah masih relevan atau tidak? Kalau masih relevan, syukur, kalau tidak relevan, kami mau bertanya pasal mana saja yang tidak lagi dianggap relevan sehingga harus dilakukan addendum.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR-RI telah melakukan inisiasi untuk amandemen terhadap UUPA.

Kami sudah memasukkan amandemen UUPA itu dalam prioritas 2023 yang akan datang. Kami harap sudah mulai dibicarakan tahun depan, sehingga implementasi dari perjanjian MoU Helsinki bisa lebih kuat lagi alas undang-undangnya.

Terakhir terkait isu nasional, ada kabar bahwa Pak Prabowo setuju Sandiaga Uno maju sebagai Capres?

Keputusan Partai Gerindra dalam rapat pimpinan nasional adalah tunggal.

Tunggal itu artinya satu nama. Jadi calon presiden yang diusung Partai Gerindra adalah Prabowo Subianto.

Tidak ada nama lain dan itu diambil dalam forum pengambilan keputusan tertinggi, di kongres.

Nggak ada lagi forum atau majelis yang sama untuk memberi keputusan ini.

Dan kami nggak akan melakukan forum yang sama untuk mengambil keputusan.

Karena itu, jika ada siapapun yang mengatasnamakan Gerindra untuk maju menjadi presiden, itu adalah ilegal, tidak dibenarkan oleh konstitusi dan keputusan partai.(indra wijaya)

Baca juga: Muncul Isu Prabowo akan Berpasangan dengan Ganjar di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Gerindra

Baca juga: Yakin Prabowo Menang Pilpres 2024, Gerindra: Dua Kali "Runner Up", Sedikit Lagi Juara