Gerindra Komit Perjuangkan Butir MoU Helsinki, Pergantian TA Khalid tak Ada Hubungan dengan Mualem

SEKJEN Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan komitmen partainya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di pusat. Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Muzani dalam wawancara khusus dengan Pemred Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur di Cafe D’Energy Lamsayeun, Aceh Besar, Selasa (20/12/2022) sore.

Wawancara berlangsung di sela-sela ngopi santai Ahmad Muzani bersama para pengurus dan kader Partai Gerindra Aceh, di antaranya Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadhlullah, serta Ketua DPW Partai Aceh Pidie Jaya yang juga Bupati Pidie Jaya, Ayyub Abbas.

Muzani juga menanggapi tentang pergantian ketua Partai Gerindra Aceh, dari TA Khalid kepada Fahdlullah yang merupakan mantan Komandan Operasi GAM Wilayah Pidie.

Berikut wawancara lengkap Sekjen Partai Gerindra dengan Pemred Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur:

Mungkin bapak bisa memberi penjelasan sedikit, terkait proses pergantian Ketua Partai Gerindra Aceh?

Iya, memang Bapak Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra) sudah mengambil keputusan untuk melakukan rotasi kepemimpinan Partai Gerindra di Provinsi Aceh dan di beberapa provinsi lain.

Rotasi dan pergantian kepemimpinan partai Gerindra Aceh dan beberapa provinsi itu bagian dari tour of duty atau sesuatu yang biasa saja bagi kami.

Karena TA Khalid sudah cukup lama memimpin Partai Gerindra di Aceh, sehingga kita beranggapan perlu ada penyegaran, semangat dan darah baru.

Karena itu dipandang perlu untuk dilakukan rotasi.

Dan penggantinya juga tak lain Bendahara Umum DPD Gerindra Aceh yang kita percayakan ditunjuk oleh Bapak Prabowo menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Aceh.

Baca juga: Pengurus Gerindra Aceh Dikukuhkan, Dukung Mualem Calon Gubernur

Baca juga: Prabowo Tunjuk Fadhlullah Ketua Gerindra Aceh, Gantikan Posisi TA Khalid

Sehingga harapannya adalah, Partai Gerindra bisa lebih melaju lagi di Provinsi Aceh dan teman-teman bisa berkonsolidasi dengan lebih baik lagi.

Pergantian ini apa ada kaitannya dengan Mualem (Muzakir Manaf) yang keluar dari Partai Gerindra, atau gimana?

Mualem adalah sekutu yang sangat kami percaya di Provinsi Aceh ini.

Karena itu, bagi kami, Mualem dan semua teman-teman yang menyertainya menjadi sangat penting bagi kami.

Namun pergantian itu murni kepentingan partai politik, tapi juga kami harus mendengar banyak pandangan, baik dari tokoh, masyarakat, para ahli, alim ulama, termasuk Mualem dan kawan-kawan.

Tapi pada akhirnya, Pak Prabowo mengambil keputusan secara otonom (mandiri).

Saat berkunjung ke Wali Nanggroe, selain menghadiri Maulid, apa ada hal penting yang dibicarakan?

Yah, kami menyampaikan salam dari Bapak Prabowo kepada beliau (Wali Nanggroe).

Dan kedua beliau (Prabowo) menyampaikan, insya Allah akan datang ke Aceh untuk bisa bertemu dengan Wali Nanggroe, ulama dan tokoh masyarakat Aceh lainnya.

Karena Pak Prabowo sedianya mau datang, tapi berhalangan sebab hari ini ada serah terima jabatan Panglima TNI.

Sehingga beliau posisinya sebagai Menteri Pertahanan, sehingga dia harus menghadiri serah terima itu. Makanya saya diminta untuk datang kesini menggantikan beliau.

Masyarakat Aceh menggantung harapan besar ke Partai Gerindra untuk memperjuang kekhususan Aceh, seperti revisi UUPA dan lain-lain, bagaimana tanggapannya?

Baca juga: Sandiaga Uno Tunggu hingga Pendaftaran Paslon Terkait Nasib di Gerindra

Yang diminta Pak Prabowo kepada kami adalah selalulah berbuat baik pada siapa saja. Karena segala urusan di dunia ini dapat diselesaikan kalau kita berbuat baik.

Apalagi berbuat baik kepada orang yang telah memberi kebaikan kepada kita. Andai orang itu melakukan kejahatan kepada kita pun, kata Pak Prabowo, tetap saja balas dengan kebaikan.

Apalagi orang Aceh, telah memberi kebaikan begitu besar kepada kami, baik dalam Pemilu 2019 dimana memberi kepercayaan kepada Bapak Prabowo, maka tidak ada jalan lain kita ingin membalas kebaikan itu dengan berlipat-lipat.

Apalagi kemudian, masyarakat Aceh dalam posisi dia ingin butir-butir perjanjian MoU Helsinki bisa lebih tuntas lagi.

Kami merasa bahwa perdamaian ini akan menjadi tuntas jika kesepakatan-kesepakatan Helsinki itu dituntaskan secara fair oleh kedua belah pihak.

Itu sebabnya kami ingin menjembatani antara komunikasi-komunikasi yang kemarin sempat terhenti.

Dan saya berharap, ini tidak disalahpahami sebagai sebuah motif apapun.

Tapi harus dipahami sebagai upaya untuk menjaga perdamaian, persatuan dan menjaga kerukunan, khususnya masyarakat Aceh. Karena itu sangat penting bagi pembangunan, kesejahteraan, dan bagi pertumbuhan ekonomi.

Lihatlah negara-negara yang sedang berkonflik. Tidak ada pembangunan, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonominya. Akhirnya tidak ada yang menang di dalamnya.

Kami merasa perjanjian MoU Helsinki adalah kemenangan rakyat Aceh, rakyat Indonesia yang harus kita junjung tinggi.

Dan menjadi contoh bagi negara-negara di dunia, bagaimana sebuah konflik yang sudah memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan memakan ribuan korban, akhirnya bisa selesai dengan tanda tangan di atas meja oleh kedua belah pihak.

Baca juga: NasDem Meroket di Aceh Karena Faktor Anies, Bagaimana dengan Gerindra?

Itu menggambarkan bahwa kedua pihak ingin mengakhiri semuanya dalam kondisi damai. Itulah sebabnya Bapak Prabowo mengatakan kepada kami, berilah kebaikan kepada masyarakat Aceh atas apa yang sudah mereka beri kebaikan kepada kami.

Penunjukan Fadhlullah sebagai Ketua DPD Gerindra Aceh, apa mungkin sebagai komitmen Gerindra memperjuangkan hak-hak Aceh?

Benar, itu bagian dari komitmen kami. Kami ingin misal undang-undang tentang Pemerintah Aceh yang sudah dilakukan pada tahun 2002.

Pertanyaannya apakah masih relevan atau tidak? Kalau masih relevan, syukur, kalau tidak relevan, kami mau bertanya pasal mana saja yang tidak lagi dianggap relevan sehingga harus dilakukan addendum.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra di DPR-RI telah melakukan inisiasi untuk amandemen terhadap UUPA.

Kami sudah memasukkan amandemen UUPA itu dalam prioritas 2023 yang akan datang. Kami harap sudah mulai dibicarakan tahun depan, sehingga implementasi dari perjanjian MoU Helsinki bisa lebih kuat lagi alas undang-undangnya.

Terakhir terkait isu nasional, ada kabar bahwa Pak Prabowo setuju Sandiaga Uno maju sebagai Capres?

Keputusan Partai Gerindra dalam rapat pimpinan nasional adalah tunggal.

Tunggal itu artinya satu nama. Jadi calon presiden yang diusung Partai Gerindra adalah Prabowo Subianto.

Tidak ada nama lain dan itu diambil dalam forum pengambilan keputusan tertinggi, di kongres.

Nggak ada lagi forum atau majelis yang sama untuk memberi keputusan ini.

Dan kami nggak akan melakukan forum yang sama untuk mengambil keputusan.

Karena itu, jika ada siapapun yang mengatasnamakan Gerindra untuk maju menjadi presiden, itu adalah ilegal, tidak dibenarkan oleh konstitusi dan keputusan partai.(indra wijaya)

Baca juga: Muncul Isu Prabowo akan Berpasangan dengan Ganjar di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Gerindra

Baca juga: Yakin Prabowo Menang Pilpres 2024, Gerindra: Dua Kali "Runner Up", Sedikit Lagi Juara