Internasional
1.200 Veteran Militer Senior Bersama Mantan Kepala Staf Khawatirkan Netanyahu, Negara Bisa Bahaya
Lebih dari 1.000 veteran senior Angkatan Udara Israel, termasuk mantan kepala staf Israel mendesak pejabat tinggi hukum bersikap tegas terhadap pemeri
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, JERUSALEM - Lebih dari 1.000 veteran senior Angkatan Udara Israel, termasuk mantan kepala staf Israel mendesak pejabat tinggi hukum bersikap tegas terhadap pemerintah yang akan datang.
Dalam sebuah surat kepada kepala Mahkamah Agung Israel dan pejabat tinggi lainnya, mereka mengatakan aliansi partai agama dan ultranasionalis mengancam masa depan Israel.
Dilansir AFP, Selasa (27/12/2022), surat itu disampaikan beberapa hari sebelum pemerintahan baru dilantik yang dipimpin Benjamin Netanyahu.
“Kami datang dari semua lapisan masyarakat dan dari seluruh spektrum politik,” kata surat itu.
“Kesamaan yang kita miliki saat ini adalah ketakutan bahwa negara demokratis Israel dalam bahaya," tambahnya.
Dikatakan, pejabat hukum sebagai garis pertahanan terakhir dan memohon mereka melakukan apapun untuk menghentikan bencana yang mempengaruhi negara.
Di antara hampir 1.200 penandatangan, Dan Halutz, yang menjabat sebagai panglima militer dari 2005-2007.
Baca juga: Palestina Khawatirkan Pemerintah Israel Dibawah Netanyahu Akan Mencaplok Sisa Tanah Tepi Barat
Avihu Ben-Nun, mantan komandan angkatan udara dan Amos Yadlin, mantan kepala intelijen militer.
Ketiganya merupakan mantan pilot pesawat tempur.
Mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mitra ultra-Ortodoks dan sayap kanannya merebut mayoritas parlemen dalam pemilihan 1 November 2022.
Meskipun mereka belum menyelesaikan negosiasi koalisi, Netanyahu telah mencapai serangkaian kesepakatan.
Dimana, akan memberikan otoritas kepada mitra sayap kanannya atas kepolisian nasional dan pembangunan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Mereka menuding undang-undang mengizinkan seorang politisi yang menghabiskan waktu di penjara dalam kasus suap untuk melayani sebagai menteri Kabinet.
Netanyahu masih dalam masa percobaan untuk hukuman terpisah atas pelanggaran pajak.
Baca juga: Perdana Menteri Palestina Tidak Ingin Berangan-Angan, Pemilu Israel Akan Menghasilkan Perdamaian
Netanyahu dinilai akan mempromosikan serangkaian perubahan dalam sistem hukum yang menurut para kritikus akan melemahkan peradilan dan berpotensi membatalkan tuntutan pidana terhadap Netanyahu.
Pada Minggu (25/12/2022), Netanyahu menegur sekutu atas komentar anti-LGBTQ.
Netanyahu diperkirakan akan kembali menjabat sebagai kepala pemerintahan barunya mulai Kamis (29/12/2022).(*)
