2023: Polikrisis dan Ancaman "Politik Normal Baru"

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

UPAYA mencari sebuah kata untuk menerangkan seluruh kejadian yang terjadi selama setahun penuh-seperti tahun 2022- bukanlah pekerjaan yang mudah.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga penerbit kamus internasional, seperti Oxford, Meriam Webster, dictionary.com, ataupun Collins Dictionary tetap saja tak solid dan memuaskan.

Pasalnya sangat sederhana. Keempat penerbit itu tak mendapatkan kata yang seragam.

Akarnya? Metode yang digunakan tak sama, yakni survei atau mesin pencari dengan cara yang berbeda.

Persoalan global hari ini cukup banyak, mulai dari  pandemi, perang, energi, pangan, ekonomi dan keuangan.

Untuk membuatnya ringkas, seorang Profesor sejarah di Universitas Columbia, AS, Adam Tooze, mengumpulkan semua krisis untuk  kemudian dijadikan satu kata “polycrisis”, yang kalau diindonesiakan menjadi polikrisis.

Tooze, lulusan jurusan Sejarah London School of Economics, dikenal sebagai ahli sejarah ekonomi, khususnya tentang bencana keuangan yang pernah menimpa umat manusia.

Ketika ia menggunakan kata “polikrisis” dalam bukunya Shutdown (Viking Publisher 2021), tentang dampak hebat Pandemi Covid19, kata itu bukanlah istilah baru.

Kata polikrisis diperkenalkan oleh Edgar Morrin pada tahun 1999.

Morrin adalah sosiolog Perancis berdarah Yunani yang sampai hari ini dikenal sebagai salah seorang “nabi” teori kompleksitas.

Ini adalah teori  yang menerangkan “semua” berhubung dengan “semua” dalam sebuah jaringan dan interaksi yang sangat rumit, namun berpeluang untuk diterangkan.

Melanjutkan Morrin, dalam hal Covid-19, Tooze mendeskripsikannya secara singkat tak lebih dari konvergensi “kue lapis” resiko biologis, sosial, ekonomi, dan politik yang merayap secara dosmetik maupun global, menyapu berbagai landskap kehidupan manusia dan kemanusiaan yang tak pernah terbayangkan.

Apa yang terjadi hari ini, terutama setelah perang Ukraina, adalah kehidupan masyarakat global yang memasuki sebuah lorong panjang yang nyaris gelap yang belum pernah terjadi dalam sejarah ummat manusia.

Kini persoalannya bukan saja tentang dampak Covid yang belum selesai, ataupun perang Ukraina yang akan terus berlanjut, akan tetapi juga tersambung dengan ancaman perobahan iklim global yang semakin mencengkeram.

Sekitar 5 juta kematian-yang berhubungan langsung atau tak langsung dengan perobahan iklim terjadi antara tahun 2019-2021 (Monash University 2021).

Bandingkan dengan Covid-19, 6.7 juta kematian (2019-2022), dan perang Ukraina sekitar 100 ribu kematian selama setahun perang-2022.

Jika daya rusak ketiga bencana itu dihitung secara terpisah, kemudian digabungkan, jumlahnya akan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan hitungan secara keseluruhan. 

Efek resultannya yang saling berkaitan secara berlanjut akan memberikan korban yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan perjumlahan biasa.

Interaksi inilah yang menjadi jantung dari polikrisis yang disebut oleh Adam Tooze, dan kini semakin dirasakan oleh dunia.

Apa yang terjadi hari ini adalah kompleksitas yang semua orang tahu sebagai sebuah interaksi dari berbagai krisis.

Pada saat yang sama, seorangpun tak tahu dengan jelas bagaimana interaksi itu terjadi.

Semua induk perkara berikut anak perkara itu sendiri -seperti krisis rantai pasok, keuangan, energi, pangan, inflasi, dan resesi- secara bersamaan menjadi vital.

Semuanya menjadi prioritas untuk diselesaikan secara bersamaan.

Baca juga: Tokoh Tahun Ini: Zelensky, Anwar Ibrahim, dan Anies Baswedan

Bunker Ekonomi

Apa yang terjadi kemudian adalah kesibukan para gubernur bank sentral di berbagai negara di dunia menyiapkan “bunker” untuk melindungi ekonomi negaranya.

Kebijakan perangkat ekonomi saja tak cukup, apalagi untuk menghadapi keadaan darurat, bahkan bahaya.

Karenanya dibutuhkan sebuah paket besar yang mencakup hukum, politik, dan bahkan keamanan, dan pertahanan.

Terjangan badai “polikrisis” di negeri ini telah cukup banyak contoh, terutama selama tahun 2022.

Daftar persoalannya cukup banyak dan mendasar, mulai dari maraknya perpíndahan investasi ke luar negeri, harga bahan bakar melangit, krisis harga minyak goreng, dan krisis pupuk untuk petani.

Hal lain yang tidak kurang penting adalah mangkraknya pembangunan infrastruktur, bertambahnya jumlah utang negara secara drastis, daya beli publik yang semakin rendah, dan nilai rupiah yang semakin merosot tajam.

Tragisnya semua persoalan itu masih terkunci, sampai dengan waktu yang belum terbayangkan.

Itu artinya polikrisis tahun 2023 bukanlah sesuatu yang perlu dipertanyakan akan berlanjut.

Yang mesti dihitung adalah berapa besar keparahan yang akan bertambah, dan bahkan dapat menjadikan sebagian negara, termasuk Indonesia akan kolaps atau mendekati kolaps.

Suatu hal yang mesti diingat, ancaman bencana seringkali menjadi ajang elite untuk memperkenalkan berbagai kebijakan yang tak jarang menguntung elit kekuasaan.

Tak jarang jika adaptasi terhadap Covid-19 dan perang Ukraina menimbulkan sebuah formula “normal baru” yang diperkenalkan oleh penguasa.

Cerita Perdana Menteri Hongaria, Victor Orban, dan Joel Bolsanaro mengambil manfaat kekuasaan dari pandemi Covid-19 adalah dua kasus yang sering diberitakan.

Kedua, mereka menggunakan bencana Covid-19 untuk membelokkan konstitusi, dan bahkan menghela negara untuk masuk jauh ke wilayah otoriter.

Viktor Orban berhasil meyakinkan parlemen Hongaria untuk menggunakan kedaruratan Covid-19, dengan mengabaikan Undang-Undang.

Sebaliknya, Bolsanero mendapat perlawanan keras dari mayoritas Gubernur negara bagian Brazil, Mahkamah Agung, dan bahkan sejumlah anggota kabinetnya.

Di Indonesia, godaan untuk menggunakan kedaruratan Covid-19 juga pernah digaungkan untuk membuat hal-hal yang tidak biasa, menjadi biasa, termasuk melanggar konstitusi.

Dari tahun 2019, semenjak Covid-19 mulai, sampai dengan hari ini, paling kurang telah terjadi beberpa kali upaya, baik dalam bentuk wacana dan seruan yang nyata-nyata berurusaan dengan pelanggaraan konstitusi.

Dua hal yang menonjol menyangkut dengan perpanjangan periode jabatan presiden, ataupun penundaan Pilpres dan Pemilu.

Alasannya apalagi kalau bukan kedaruratan dan krisis yang tengah menimpa dunia dan Indonesia hari ini.

Baca juga: Xi Jinping Tiga Periode, Kongres Partai Komunis Cina Tuntas

Wacana 3 Periode Hingga Penundaan Pemilu

Publik tersentak ketika Arsul Sani, petinggi PPP yang juga Wakil Ketua MPR, pada November 2019 mewacanakan amandemen  UUD 1945, tidak sekedar memasukkan GBHN saja, namun juga menyangkut dengan penambahan periode jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Hebatnya, Arsul justeru menyebutkan wacana itu dari anggota lembaga, bukan dari dia pribadi, apalagi aspirasi partainya.

Hebatnya respons Puan Maharani segera memberi isyarat PDI tidak ikut, Jokowi bahkan menolak, dan Arsul kemudian segera meralat wacana itu tutup buku.

Pada bulan Maret 2021, Amin Rais “membocorkan”, setidaknya menuduh ada skenario mengubah ketentuan UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

Hebatnya menurut Amin, upaya itu akan dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR dalam rangka perubahan atau amandemen UUD 1945.

Segera saja issue itu membuat publik terhentak, namun Presiden Jokowi segera membantahnya.

Jokowi mengatakan tidak setuju, bahkan ia mengecam orang-orang yang berada di balik upaya itu sebagai “ingin menampar muka saya” atau mau “cari muka”.

Wacana itu tenggelam lagi.

Tahun 2022, wacana itu timbul lagi dengan lebih marak lagi.

Kali ini yang ikut mewacanakan itu lebih terorganisir, dan terjadi dalam kejadian yang terpisah.

Pernyataan itu datang bukan dari orang sembarangan.

Pimpinan partai politik, dan pembantu presiden.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kini diubah, menjadi penundaan Pemilu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan adalah pentolan dari ide itu.

Menariknya, ketiga mereka berduet dengan Menko Marvest-Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi, Ketua BKPM, Bahlil Lahadia.

Alasannya tetap saja pada krisis ekonomi yang semakin kompleks, dan keniscayaan Jokowi memimpin dalam masa krisis yang sangat diidamkan oleh dunia usaha.

Menteri Luhut bahkan mengklaim sekaligus berupaya membodohi publik dengan menyebut sumber dari dunia digital “big data” ada 100 juta orang yang menginginkan Pemilu ditunda.

Ketika reaksi publik yang menolak semakin ramai, pembantu presiden lainnya, kepala KSP, Moeldoko segera menimpal dengan statemennya dan tidak.

Secara tak langsung ia mengamini ucapan Bahlil, namun juga menyatakan posisi Jokowi tetap tidak bersedia.

Secara lebih konkrit akhirnya Jokowi menyatakan tidak hanya taat dan tunduk pada kata konstitusi, tetapi juga patuh.

Berbagai kejadian lain juga tak kurang riuhnya, seperti Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 yang dimotori oleh poolster M Qodari, Silaturrahmi Apdesi, Relawan Pro Jokowi, dan terakhir pernyatan Ketua  MPR Bambang Soetatyo.

Kesemua mereka dalam berbagai nada tetap saja menyuarakan tentang perpanjangan masa jabatan, ataupun penundaan Pemilu.

Kata kucinya krisis ekonomi.

Baca juga: Mendagri: Presiden tak Tanggapi Teriakan Tiga Periode pada Silaturrahmi Nasional APDESI

Baca juga: VIDEO Dahsyat, Seniman Aceh, Rilis Lagu Presiden Tiga Periode dan Pawang Hujan

Peluang Politik “Normal Baru”

Ada beberapa gejala yang tertangkap dari perkembangan narasi perpanjangan periode ataupun penundaan Pemilu dalam beberapa tahun terakhir.

Yang pertama, arus besar polikrisis dunia kini telah dijadikan sarana “selancar” untuk upaya itu.

Semakin kuat tanda-tanda polikrisis itu, semakin kuat pula upaya itu.

Polikrisis itu telah diusahakan sekuat-kuatnya untuk menciptakan sebuah peluang untuk politik “normal baru” yang sangat berbeda dari sebelumnya semenjak reformasi, terutama yang menyangkut dengan pelanggaran UUD 1945.

Kedua, wacana penundaan Pilpres dan Pemilu, semakin ke ujung semakin menunjukkan sebagai sebuah orkestra besar yang tidak jelas siapa “konduktornya”. 

Ironisnya, semua pemainnya sangat disiplin dan jelas kapan membunyikan alat musiknya dan dalam nada apa. 

Satu hal yang tidak dapat dibantah adalah “kata” dan “kalimat” yang digunakan oleh Presiden Jokowi pada saat terakhir memberikan ruang untuk pemahaman “ganda” dan bahkan sangat “bersayap”.

Posisi mendua itu terungkap ketika dia menerangkan tentang dua hal yang kontradiktif.

Ia tidak mau dipilih lagi, dan dengan tegas menyatakan tidak mau melanggar konstitusi.

Segera setelah itu ia juga menyatakan jangan pula dilarang orang untuk membicarakan hal itu, karena itu soal kebebasan berpendapat.

Kini penyakit dua mantan presiden yang tergoda dan bahkan mau memperpanjang masa kekuasaannya, bahkan untuk waktu tak terhingga mulai merasuk Presiden Jokowi.

Mimpi buruk sandiwara MPR menjadikan Soekarno persiden seumur hidup, dan cerita  Pak Harto “miris” menerima gelar bapak pembangunan, dan permintaan rakyat untuk melanjutkan perpanjangan, kini bergaung lagi dengan gencarnya dalam bentuk yang baru.

Terhadap semua itu, untung saja Megawati lewat PDIP, dan Surya Paloh bersama Nasdem berdiri tegak menyatakan tidak.

Kalau saja mereka mengiyakan, kita tahu apa jang telah dan akan terjadi.

Tetapi itu belum cukup, karena persoalan yang akan dihadapi bangsa dan negara tahun ini akan lebih berat dan dahsyat dari tahun-tahun yang lalu.

Polikrisis dunia tahun 2023 ini dianggap sebagai tahun yang paling berat dalam sejarah.

Sebuah kajian Bank Dunia pada akhir tahun 2022 menyebutkan pada 2023, perekenomian dunia berada dalam penurunan yang paling tajam setelah pulih dari resesi tahun tujuhpuluhan.

Hal ini diperparah oleh kepercayaan konsumen yang paling rendah dibandingkan dengan resesi global sebelumnya.

Tiga mesin besar ekonomi dunia-AS, Cina, dan Uni Eropa tumbuh sangat melambat, dan resesi global tak dapat dihindari.

Itu kejadian untuk raskasa, bagaimana pula untuk yang menengah dan yang kecil?

Dengan integrasi ekonomi global yang kini ibaratnya sebagai sebuah tubuh yang satu, hanya ada satu kata kunci.

Kata kunci itu bukan lagi krisis, malinkan polikrisis.

Semua berhubungan dengan semua.

Apa yang harus terus menerus menjadi perhatian adalah “godaan”  menjadikan polikrisis untuk keluar dari garis konstitusi tak akan pernah berhenti.

Upaya untuk merubah “normal lama” menjadi “normal baru” dalam kehidupan bernegara tidak akan pernah selesai.

Tentang narasi yang sama dan versi yang berbeda perihal perpanjangan jabatan Presiden atau penundaan Pemilu bukanlah sesuatu yang harus dipercayai atau sangat diyakini.

Mendiang Charles de Gaulle, mantan presiden Perancis pernah berucap tentang perilaku politisi.

Menurutnya, politisi sering tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan, dan mereka akan sangat terkejut justeru ketika rakyat percaya dengan apa ucapan mereka.

Kapan rakyat akan percaya? Seorangpun tak tahu.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca  Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI