MaTA Sorot Defisit Rp 2,2 Miliar di UDD PMI Aceh Utara, Minta BPKP Turun Lakukan Audit Investigasi

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengurus PMI Aceh Utara harus meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk melakukan audit khusus terkait defisitnya anggaran sebesar Rp 2,2 miliar, di Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Utara periode 2017-2022.

Koordinator MaTA, Alfian menerangkan, desakan tersebut menyusul pernyataan Ketua PMI Aceh Utara, Tantawi beberapa hari yang lalu yang menyebutkan pemecatan 14 karyawan di Unit Donor Darah (UDD) PMI Aceh Utara karena defisit anggaran yang mencapai Rp 2,2 miliar, di UDD PMI Aceh Utara tersebut.

Artinya, urai Alfian, perlu ada permintaan dari pengurus PMI Aceh Utara atau PMI Aceh untuk menyurati BPKP Aceh.

Alfian menyebutkan, harus jelas nomenklatur apa saja yang membuat defisitnya uang negara yang dikelola oleh PMI Aceh Utara.

"Di sini nanti BPKP lah yang menilai apakah ada potensi penyalahgunaan anggaran yang dinyatakan defisit tersebut," kata Koordinator MaTA, Alfian kepada Serambinews.com, Minggu (8/1/2023).

Sambung Alfian, defisit anggaran sebesar Rp 2,2 miliar, bukanlah angka yang sedikit.

Baca juga: Diberhentikan Mendadak, 14 Karyawan UDD PMI Aceh Utara akan Lapor Pj Bupati & Tempuh Jalur Hukum

Sehingga perlu ada audit khusus secara menyeluruh dari BPKP. 

Karena PMI merupakan badan publik dan ada anggaran pemerintah pada setiap tahunnya.

Alfian menambahkan, penyampaian tersebut adalah serius dan perlu perhatian para semua pihak.

"Terutama bagi penyidik dan BPKP Perwakilan Aceh untuk melakukan audit investigasi untuk mengetahui penggelolaan anggaran secara tepat dan transparan, agar PMI ke depan lebih efektif dan tata kelolanya lebih bagus," sebutnya.

Ia melanjutkan, defisitnya anggaran tersebut telah berdampak buruk terhadap keberlangsungan UDD yang merupakan usaha unit PMI Aceh Utara.

Dampak itu suda dialami para karyawan yang selama ini telah bersusah payah memajukan dan mengembangkan Unit Donor Darah.

Baca juga: 14 Karyawan UDD Dipecat, Ketua PMI Aceh Utara Beri Dua Pilihan: Tutup atau Pengurangan Karyawan

Namun harus merasakan kepedihan karena kehilangan kerja akibat pemecatan.  

“Kami menaruh harapan BPKP dan penyidik segera melakukan audit untuk mengetahui kenapa bisa terjadi devisit uang sebesar Rp 2,2 miliar, dan itu bukan jumlah yang sedikit," tutupnya.(*)